Sekprov Sulsel Apresiasi BPjamsostek, Bisa Tekan Pemerintah Lindungi Pekerja dengan Jaminan Sosial

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) salah satu program pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Penghargaan ini dalam rangka mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bukan hanya pemda, tapi juga pelaku usaha yang turut serta mendukung program ini.

Pemprov Sulawesi Selatan bersama BPJamsostek Wilayah Sulawesi dan Maluku melangsungkan sosialisasi Paritrana Award 2021.

Berlangsung di Hotel Gammara, Jl Metro Tanjung Bunga, Selasa (28/12/2021).

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku Arif Budiarto mengatakan Paritrana Award bertujuan untuk memotivasi Pemda agar mereka mendukung program pemerintah.

Menurutnya, dengan adanya ini mereka ditantang untuk berkompetisi dalam meningkatkan kesejahteraan pegawainya.

"Ini yang kita inginkan makanya kita sosialisasikan di semua provinsi, termasuk di wilayah Sulawesi dan Maluku," ucap Arif Budiarto.

Dari sosialisasi ini diharapkan semua termotivasi dan berkompetisi untuk mengoptimalkan kesejahteraan para pekerja.

Apalagi sudah ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sejauh ini kata Arif, pihaknya terus berupaya melindungi tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya 27 juta.

Adapun kriteria untuk mendapatkan Paritrana Award 2021 yakni harus melindungi semua pekerja yang ada di pemerintahan.

Kemudian mengeluarkan aturan-aturan atau kebijakan yang mendukung tentang program Jamsostek.

Serta mengimbau semua masyarakat untuk mengikuti program BPJamsostek.

"Inilah yang kita inginkan, makanya kita bersosialisasi di semua provinsi, kita ada delapan provinsi saat ini yang sudah berlangsung yakni Sulsel dan Maluku, yang lain sudah semua," ungkap Arif.

Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani mengapresiasi upaya BPjamsostek karena bisa menekan pemerintah untuk melindungi masyarakat memperoleh jaminan sosial.

Khususnya pada pekerja-pekerja melalui perusahaan untuk bisa lebih tertib bayar iuran dan tidak pds (mendaftarkan sebagian).

"Semua pihak harus membuat jaringan yang kuat untuk melindungi warga. Saat ini bukan lagi di tahap sosialisasi, tapi sudah pada pelaksanaan. Kita sikapi ini dengan komitmen leadership untuk membangun daerah,lewat perlindungan bagi masyarakat kita," pungkasnya.(Tribun-Timur.com)