Breaking News:

Tribun Maros

Korupsi Dana Desa Rp1,4 Miliar, Kades Bonto Manurung Maros Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

Kasi Intelijen Kejari Maros, Raka Bintasing Pajongko, mengatakan SN ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Saldy Irawan
Korupsi Dana Desa Rp1,4 Miliar, Kades Bonto Manurung Maros Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara
Kejari Maros
Kepala Desa Bontomatinggi, Kecamatan Tompobulu, Suryani ditahan Kejari Maros setelah menjalani proses pemberkasan di ruang penyidik, beberapa jam.

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Kepala Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, SN resmi ditahan, Selasa (28/12/21).

Kasi Intelijen Kejari Maros, Raka Bintasing Pajongko, mengatakan SN ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

"Pada hari Selasa 28 Desember 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Maros, telah menahan tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi," ujarnya.

SN diduga melakukan korupsi terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.

"Tersangka diduga melalukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan ADD dan Dana Desa di Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros," tambahnya.

Untuk penahanan pertama, SN akan menjalani kurungan selama 21 hari.

"Tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan tersangka nomor, PRINT1317/P.4.16/Fd.1/12/2021 tanggal 28 Desember 2021," kata Raka,

Suryani dijerat pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001
tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi

Subsidair pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001
tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi.

"Tersangka kemudian akan menerima hukuman maksimal 20 tahun penjara," tambahnya.

Diketahui, berdasarkan hasil penyidikan, Suryani diduga telah menyalagunakan ADD dan DD tahun 2019 – 2020.

Suryani menggunakan ADD dan DD untuk kepentingan pribadi.

Padahal anggaran sebesar Rp 1,4 Miliar tersebut seharusnya digunakan untuk membangun desanya.

Namun hal itu tak dilakukan oleh Suryani. Anggaran dari pemerintah sudah cair, namun tak ada fisik atau pembangunan lain.

"Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat
ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp. 1.408.181.581,06," tutupnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved