Breaking News:

Tribun Wajo

VIDEO: Ibu dan Anak di Wajo Ditahan Dugaan Kasus Korupsi Dana Desa Senilai Rp1,4 M

Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Wajo menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi di Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Sudirman

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Wajo menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi di Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng, Kamis (23/12/2021).

Yakni mantan Kepala Desa Bottopenno, Nur Asmi (50) dan mantan Sekretaris Desa Bottopenno, Andi Rismayani (30).

Diketahui, kedua tersangka tersebut berstatus ibu dan anak.

"Dua orang ditetapkan sebagai tersangka yakni NA dan AR, keduanya sudah 2 hari dilakukan penahanan," kata Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam Amrullah, saat menggelar jumpa pers di loby Mapolres Wajo.

Meski dilakukan penahanan, kondisi fisik Nur Asmi sedikit terganggu lantaran mengalami stroke.

Namun hal itu tidak mengalami proses penyidikan yang masih berlangsung di Polres Wajo.

Islam menyebutkan, berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, total kerugian negara di Desa Bottopenno mencapai Rp1.470.594.964,47 atau 1,4 miliar lebih.

Kerugian tersebut bersumber dari ADD dan DD Desa Bottopenno pada 2018 hingga 2020.

"Bahwa pada tahun 2018, 2019, dan 2020 telah terjadi tindak pidana korupsi melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," katanya.

Kerugian negara selama kurung waktu 3 tahun itu berasal dari pengelolaan dana desa, ADD, dan dana bagi hasil pajak retribusi.

Ada juga bangunan fisik yang tidak diselesaikan atau tidak dikerjakan sama sekali.

Selain mengamankan kedua tersangka, Polres Wajo juga mengamankan sejumlah barang bukti.

Seperti bundel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 2018, 2019, dan, 2020, laporan hasil pekerjaan, serta hasil audit BPKP.

Keduanya pun disangkakan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU RI 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI 20/2001 tentang perubahan atas UU RI 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 - e KUHPidana.

"Ancaman hukumannya, paling rendah 6 tahun, paling tinggi seumur hidup," katanya.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved