Breaking News:

Opini Tribun Timur

Kotak Pandora Calon Presiden Perseorangan

Momentum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai perhelatan demokrasi terbesar pada Tahun 2024, aromanya semakin tercium.

Editor: Sudirman
KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD
Ilustrasi surat suara 

Dirga Achmad SH MH

Dosen Hukum Tata Negara IAIN Parepare

Momentum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai perhelatan demokrasi terbesar pada Tahun 2024, aromanya semakin tercium.

Nampak, berbagai isu politik dan hukum telah diwacanakan untuk agenda tersebut.

Salah satunya, Calon Presiden dari jalur perseorangan.

Namun, hal itu telah dibatasi dengan ketentuan konstitusi yang mensyaratkan Capres hanya boleh diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 6A (2) UUD 1945).

Pengakuan atas persamaan hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan termuat pula dalam ketentuan konstitusi, seperti dalam Pasal 27 (1), Pasal 28D (1) dan (3), Pasal 28I (2) UUD 1945.

Hal ini berarti tidak boleh ada ketentuan yang menghalang‑halangi akses bagi seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU untuk menduduki jabatan‑jabatan publik termasuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Calon Presiden Perseorangan sebagai salah satu materi yang mendorong DPD RI untuk melakukan amandemen UUD 1945.

DPD RI menilai bahwa hak‑hak konstitusional warga negara di bidang politik dinegasikan oleh ketentuan Pasal 6A (2) UUD 1945 yang hanya membuka jalur melalui parpol.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved