Breaking News:

Tribun Luwu Utara

Kuasa Hukum Tuding Penetapan Tersangka Dugaan Pembunuhan di Baebunta Prematur

Penetapan enam terduga pelaku kasus penganiayaan berujung maut di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dianggap prematur dan terburu-buru.

Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Suryana Anas
Polres Luwu Utara
Enam terduga pelaku penganiayaan di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. 

TRIBUNLUTRA.COM, BAEBUNTA - Penetapan enam terduga pelaku kasus penganiayaan berujung maut di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dianggap prematur dan terburu-buru.

Demikian dikatakan Frans Lading, kuasa hukum tersangka yang diduga melanggar tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat 2 ke 3 KUHP

Frans dalam keterangannya menyayangkan proses hukum yang dijalankan penyidik Polres Luwu Utara.

Dia menilai, proses tersebut terkesan terburu-buru dan melanggar hukum formil.

Bagaimana tidak selama proses penyelidikan dan penyidikan, kata Frans, pihak penyidik memanggil saksi tidak dengan surat resmi tapi telepon.

Padahal dalam SOP penyidikan Pasal 17 Ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tegas menyebutkan pemanggilan terhadap  tersangka/saksi/ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dan juga dipertegas dalam KUHP   khususnya pada Pasal 227 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam  semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman  mereka terakhir.

"Harusnya pemyidik Polres Luwu Utara memberikan waktu minimal tiga hari kepada tersangka untuk mempersiapkan dokumen-dokumen terkait proses pemberian keterangan sebagai saksi," kata Frans, Rabu (15/12/2021).

Frans juga menyayangkan tindakan penyidik Polres Luwu Utara yang sama sekali tidak memberikan SPDP kepada terlapor atau tersangka, ataupun keluarganya, padahal perintah undang-undang.

"Ini saya sampaikan karena menurut pengakuan tersangka ke saya dan keluarganya, bahwa mereka sama sekali tidak diberikan SPDP. Bahkan menurut pengakuan keluarga tersangka diperiksa tidak ada surat panggilannya hanya ditelepon saja," ujar Frans.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved