Breaking News:

Tribun Jeneponto

Kepala Desa se-Jeneponto Tuntut Revisi Perpres No 104 Tahun 2021

Seluruh kepala desa di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan melaksanakan aksi unjuk rasa menolak Perpres No 104 Tahun 2021

Penulis: Muh Rakib | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/MUH RAKIB
Seluruh kepala desa di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan melaksanakan aksi unjuk rasa menolak Perpres No 104 Tahun 2021, Rabu (15/12/2021). 

TRIBUNJENEPONTO.COM - Seluruh kepala desa di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan melaksanakan aksi unjuk rasa, Rabu (15/12/2021) siang.

Aksi ini berlangsung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto.

Dalam aksinya menolak perpres no.104 kembalikan kedaulatan desa seutuhnya.

Salah satu orator aksi, Radja Muda Sewang yang kebetulan menjabat sebagai ketua Apdesi menolak dengan tegas perpres.

Ia mengatakan bahwa visi misi Presiden RI Jokowi dengan Indonesia Maju tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Terbitnya perpres no 105 pasal 5 ayat 4 yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa 40% untuk digunakan BLT maka kami berpendapat bahwa visi misi Presiden mungkin tidak akan terwujud karena dimana desa adalah ujung tombak dalam menentukan perubahan," ujar Radja Muda.

Menurutnya, terbitnya perpres no 104 pasal 5 ayat 4 menganggap kepada desa sudah tidak ada.

"Dengan adanya ini, desa se-Indonesia seakan-akan sudah dicabut," katanya.

Apabila pilpres ini tetap berlanjut atau tetap diberlalukan maka akan memperlambat desa di dalam berkemajuan.

"Jadi desa berkembang sulit untuk menurubah status menjadi desa yang maju begitu pula dengan desa tertinggal," ungkapnya.

Para kepala desa juga menuntut beberapa point di gedung DPRD Jeneponto meminta kepada Presiden RI untuk merevisi perpres no 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun 2021 pasal.5 ayat 4 huruf A.

Selanjutnya, mendorong Bupati dan DPRD untuk membuat petisi penolakan pasal 5 ayat 4 huruf A peraturan Presiden RI nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN tahun 2022 TMT 15 Desember 2021.

Dan Kembalikan undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa.

Laporan Jurnalis Tribun Jeneponto, Rakib

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved