Korupsi PDAM Makassar

Kejati Geledah Kantor PDAM Makassar, Danny Pomanto: Kita Bukakan Pintu Seluas-luasnya

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menggeledah Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, Kamis (9/12/2021).

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/SITI AMINAH
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto (kanan), Sekda Makassar, M Ansar (tengah), dan Prof Aminuddin Ilmar (Kiri), keduanya ditunjuk Danny sebagai Komisaris PDAM 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menggeledah Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, Kamis (9/12/2021).

Penggeledahan dilakukan bertepatan hari pertama penjabat direksi baru berkantor.

Dua hari sebelum penggeledahan ini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyapu bersih seluruh Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Daerah (PD), termasuk PDAM.

Danny juga menginstruksi Satpol PP untuk melakukan penyegelan usai dicopotnya pejabat perusda.

Selang sehari usai pencopotan tersebut, Danny kembali memasang 'orangnya' untuk mengganti kekosongan pimpinan.

Di PDAM Makassar, Danny menempatkan Sekretaris Daerah Makassar, M Ansar dan akademisi Unhas, Aminuddin Ilmar sebagai komisaris.

Sementara penjabat direksi diisi oleh Benny Iskandar, Asdar Ali (eks Dirut Keuangan PDAM), dan Arifuddin Amarung.

Ihwal penggeledahan oleh Kejati, Danny tak banyak berkomentar.

Ia mengatakan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

"Baguslah (penggeledahan), kalau begitu kita bukakan pintu seluas-luasnya," ujar Danny.

Hal sama disampaikan Benny usai menerima penggeledahan Tim Pidsus Kejati.

Benny menyampaikan, kedatangan tim Kejati tanpa sepengetahuan sebelumnya.

Kendati begitu, ia tetap menerima dan memberi keleluasaan tim untuk melalukan pengumpulan barang bukti.

"Kami sangat welcome bekerjasama dengan kejaksaan memberi data, sudah dibuatkan berita acaranya tadi," ujar Benny.

Kata dia, proses pelayanan dan aktivitas pegawai di PDAM tetap berjalan meski penggeledahan berlangsung. 

Diketahui, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan tujuh dus dokumen dari ruang Dirut PDAM (5 dos) dan dua dus dari ruangan Keuangan PDAM.

Itulah yang akan menjadi barang bukti untuk mengejar dalang dibalik dugaan korupsi dana pembayaran tantiem dan bonus/jasa produksi tahun 2017 sampai 2019.

Nilainya mencapai Rp8,3 miliar, serta kelebihan pembayaran beban pensiun sebesar Rp23,1 miliar. (*)

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved