Dr Alimuddin: KKT Jeneponto Hanya Satu, Tidak ada Versi Lain

Pernyataan Alimuddin ini merespons adanya upaya memecah paguyuban KKT di sejumlah provinsi di Indonesia.

Editor: Waode Nurmin
dokumentasi pribadi
Ketua Umum PP KKT Jeneponto, Dr. Alimuddin 

TRIBUN-TIMUR.COM  - Ketua Umum Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Turatea (KKT) Dr Alimuddin, SH, M.Kn menegaskan organisasi paguyuban masyarakat Jeneponto hanya ada satu.

Hanya Kerukunan Keluarga Turatea Jeneponto yang pengurus pusatnya berada di Kota Makassar.

“KKT Jeneponto hanya satu. Tidak ada KKT Jeneponto versi lain. Tidak ada KKT pilar-pilaran,” kata Alimuddin.

Penegasan Alimuddin terkait terbitnya SK BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) No. SKEP-046/BPP-KKSS/XI/2021 tanggal 22 November 2021 perihal pengesahan perubahan susunan personalia kepengurusan BPP KKT Jeneponto organisasi pilar KKSS masa bakti 2021-2026.

Pernyataan Alimuddin ini merespons adanya upaya memecah paguyuban KKT di sejumlah provinsi di Indonesia.

Paguyuban itu menamakan dirinya KKT Jeneponto Pilar KKSS.

Alimuddin mengatakan tidak masalah KKT menjadi pilar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

Sebagai paguyuban tingkat provinsi, KKSS memang perlu didukung oleh paguyuban masyarakat tingkat kabupaten seperti KKT.

Yang terpenting kata dia, pilar pendukung itu tidak membentuk organisasi baru.

Termasuk organisasi di tingkat provinsi. Alasannya, organisasi baru itu berpotensi memecah belah warga paguyuban di tingkat akar rumput.

Menurut dia, masyarakat Jeneponto terutama yang berdomisili di luar Makassar harus terus membangun soliditas dan solidaritas sesama warga Jeneponto di tanah rantau.

Mantan anggota DPRD Sulsel itu menambahkan masyarakat Jeneponto dikenal sebagai masyarakat yang paling kuat persatuannya.

Mereka selalu mengedepankan prinsip akbulo sibatang accera sitongka-tongka.

Sekjen KKT, Abdul Rachmat Noer menambahkan organisasi KKT memiliki legal standing yang jelas.

Ini dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001513.AH.01.08 tahun 2021 tentang Perkumpulan Kerukunan Keluarga Turatea.

Keputusan Menkumham itu ditandatangani Dirjen Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar pada 1 November 2021.

"Dengan terdaftarnya PP KKT Jeneponto Periode 2021-2026 di Kemenkumham dibawah kepemimpinan Dr. Alimuddin sebagai Ketua Umum maka pihak-pihak yang mengaku sebagai pengurus PP KKT Jeneponto secara hukum dianggap illegal dan liar, "tutup Rachmat.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved