Breaking News:

Tribun Wajo

Kasus ADD dan DD Desa Bottopenno, Polres Wajo Tunggu Hasil Audit BPKP

Dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 2019-2020 di Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng, terus berproses di Polres Wajo

TRIBUN-TIMUR.COM/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN
Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam Amrullah 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 2019-2020 di Desa Bottopenno, Kecamatan Majauleng, terus berproses di Polres Wajo.

Saat ini, untuk memastikan berapa total kerugian negara yang ada di Desa Bottopenno, penyidik Polres Wajo masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tunggu hasil audit BPKP, (kalau sudah ada) langsung tahap 2," kata Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam Amrullah, Sabtu (4/12/2021).

Bila tak ada aral melintang, hasil audit dari BPKP itu rencananya akan diterima penyidik Polres Wajo pada pekan depan.

Sejumlah kegiatan di Desa Bottopenno, di masa kepala desa sebelumnya, yakni Nur Asmi yang menggunakan ADD dan DD 2019-2020 dinilai bermasalah.

Seperti, pembangunan jalan tani, perintisan jalan, penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan honor perangkat desa.

"Ada banyak item. Hasil hitungan penyidik sekitar 1,4 M (kerugian negara)," katanya.

Meski demikian, Islam menyebutkan bahwa untuk memastikan total kerugian negara masih mesti menunggu hasil audit dari BPKP.

"Kita tetap mengedepankan pro justitia," kata mantan Wakapolres Minahasa Selatan itu.

Diketahui, polisi mulai melakukan penyelidikan di Desa Bottopenno pada awal 2021 lalu.

Pada Pilkades 2021 yang digelar pada 25 Mei 2021 lalu, Nur Asmi tak lagi mencalonkan diri.

Kini, Desa Bottopenno yang berada di Kecamatan Majauleng, dipimpin oleh Aminuddin.

Pada 2020 lalu, mantan Kepala Desa Botto, Ambo Asse bersama Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Botto, Faisal ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, pada September 2020 lalu.

Kasus yang menjerat keduanya lantaran sejumlah proyek fisik dan pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan RAB.

Alhasil, penyidik menemukan kerugian negara dan berdasarkan hasil audit BPKP sebesar Rp297.477.610.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved