Breaking News:

Ruang Publik LSKP

Peraturan Walikota Tentang Makassar Recover Dinilai Tidak Penuhi Standar Kebijakan Publik Yang Baik

Diskusi ini hasil kolaborasi Aliansi Peduli Covid, Fisipol Unhas, Laboratorium Politik UINAM, dan Program Studi Hubungan Internasional UINAM.

Editor: AS Kambie
Courtesy: Andi Ahmad Yani
Para narasumber Webinar Menelisik Kebijakan Pengendalian Pandemi: Problematika Perwali Tentang Makassar Recover, Kamis, 02/12/2021 pukul 13:00 sampai 16:00 WITA. 

Oleh: Andi Ahmad Yani
Deputi Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Seperti yang diketahui, Peraturan Walikota Nomor 5 tentang Makassar Recover merupakan sebuah inovasi kebijakan Penanggulangan Covid-19 dari Pemerintah Kota Makassar yang memicu reaksi publik pada pertengahan tahun 2021.

Untuk itu, Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dengan tajuk, Menelisik Kebijakan Pengendalian Pandemi: Problematika Perwali Tentang Makassar Recover. Diskusi tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting Kamis, 02/12/2021 pukul 13:00 sampai 16:00 WITA.

Diskusi ini hasil kolaborasi Aliansi Peduli Covid, Fisipol Unhas, Laboratorium Politik UINAM, dan Program Studi Hubungan Internasional UINAM.

Gelaran seri diskusi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Tim Penelitian Cepat Aliansi Peduli Covid yang telah melakukan Rapid Research untuk menjelaskan buruknya kebijakan penanggulangan Covid-19 di Kota Makassar melalui program Makassar Recover.

Nur Utaminingsih, Peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik Laboratorium Politik UINAM dan Dosen Prodi HI UINAM, saat narasumber Webinar Menelisik Kebijakan Pengendalian Pandemi: Problematika Perwali Tentang Makassar Recover, Kamis, 02/12/2021 pukul 13:00 sampai 16:00 WITA.
Nur Utaminingsih, Peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik Laboratorium Politik UINAM dan Dosen Prodi HI UINAM, saat narasumber Webinar Menelisik Kebijakan Pengendalian Pandemi: Problematika Perwali Tentang Makassar Recover, Kamis, 02/12/2021 pukul 13:00 sampai 16:00 WITA. (Courtesy: Andi Ahmad Yani)

Tim Penelitian Cepat yang terdiri atas relawan Aliansi Peduli Covid diantaranya, Nur Utaminingsih (Peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik Laboratorium Politik UINAM dan Dosen Prodi HI UINAM), Amril Hans (Dosen Administrasi Publik UNHAS dan Peneliti PSKP), Lily Yulianti Farid (Peneliti Pusat Kajian Masyarakat Asli, Monash University Australia), dan Nur Isdah Idris (Dosen HI Unhas dan PhD Cand di University of Amsterdam).

Adapun penanggap dalam diskusi tersebut yakni Associate Professor of Public Policy dari Monash University Indonesia, Ika Idris. Selain itu hadir pula Yoesep Budianto selaku perwakilan Relawan Lapor Covid.

Amril Hans, Dosen Administrasi Publik UNHAS dan Peneliti PSKP
Amril Hans, Dosen Administrasi Publik UNHAS dan Peneliti PSKP (Courtesy: Andi Ahmad Yani)

Diskusi dimulai dengan perkenalan organisasi Aliansi Peduli Covid 19 oleh Nur Isdah Idris yang merupakan salah seorang inisiator organisasi jaringan ini.

Dijelaskan Nur Isdah Idris, organisasi ini lahir untuk merespon berbagai persoalan selama pandemi kemarin yang tidak semata dengan aktif di sosial media untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat untuk melindungi diri dan orang sekitarnya pada penyebaran virus Covid-10.

Namun, lanjut Nur Isdah Idris, organisasi ini juga aktif melakukan kegiatan sosial untuk membantu orang-orang tidak mampu di Makassar yang rentan secara sosial dan ekonomi selama pandemi ini.

  1. Diskusi kolaborasi ini yang bertujuan untuk memastikan proses pengambilan kebijakan senantiasa melibatkan masyarakat sejak awal prosess formulasi sampai pada tahap evaluasi.
Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved