Breaking News:

Tribun Wajo

Anggota DPRD Wajo Minta Pemkab Hati-hati Alokasikan Dana Hibah untuk Ormas

Fraksi Gerindra DPRD Wajo, meminta Pemkab Wajo berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran yang sifatnya dana hibah.

tribun-timur/hardiansyah
Anggota DPRD Wajo, Herman Arif. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Pemberian dana hibah Pemerintah Kabupaten Wajo kepada sejumlah ormas dan lembaga menuai sorotan dari legislator.

Fraksi Gerindra DPRD Wajo, meminta Pemkab Wajo berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran yang sifatnya dana hibah.

"Sebaiknya Pemkab Wajo berhati-hati mengalokasikan dana hibah kepada ormas, organisasi kepemudaan, pelajar, mahasiswa, atau perkumpulan yang tidak terdaftar atau diblokir Kemenkumham," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Wajo, Herman Arif, Rabu (1/12/2021).

Herman menyebutkan, hal itu demi menghindari temuan yang menyebabkan kerugian negara.

Selain itu, juga untuk menghindari keributan dan kecemburuan antar lembaga yang ada di Kabupaten Wajo.

Meski demikian, pengalokasian dana hibah kepada ormas yang terdaftar sangat didukung oleh Fraksi Gerindra.

"Kalau dialokasikan kepada ormas yang terdaftar kita dukung, guna mejadi mitra kerja Pemkab dalam meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan keunggulan SDM," katanya.

Selain itu, politisi yang berasal dari Kecamatan Pitumpanua itu juga meminta kepada ormas, OKP, maupun lembaga yang menerima dana hibah agar mempergunakannya dengan baik.

Olehnya, setiap ormas yang melakukan permohonan sana hibah mesti memperhatikan segala persyaratan, khususnya yang terdaftar di Kemenkumham RI.

Hal tersebut juga telah disampaikan Fraksi Gerindra pada rapat paripurna sebelumnya, pada 23 November 2021.

Selain itu, Koalisi Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Wajo mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit terhadap penyaluran dana hibah kepada ormas dan OKP.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan di depan Kantor Inspektorat Wajo dan Kantor Bupati Wajo itu digelar pada Juli 2021 lalu.

Pasalnya, para mahasiswa tersebut menduga adanya penyalahgunaan dana hibah yang tidak sesuai peruntukannya.

Sejauh ini, pengalokasian dana hibah untuk 2022 masih dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Wajo.

Diketahui, postur rancangan APBD 2022 Kabupaten Wajo sebesar Rp1,448 T lebih.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved