Breaking News:

Opini

Pinjaman Online dan Fungsi OJK

Pinjamaan online adalah pinjaman yang dilakukan oleh badan hukum atau perorangan yang meggunakan aplikasi teknologi digital dan mendapat izin OJK

Editor: Suryana Anas
DREAMSTIME
Ilustrasi pinjaman online (pinjol) 

Namun, setelah korbannya menjadi nasabah dan terjadi tunggakan, maka pelaku usaha pinjaman online melakukan penagihan melalui debt collector dengan cara mengintimidasi serta mengancam dengan kekerasan.

Menagih bunga yang tidak berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pelaku usaha karena para pelaku usaha pada umumnya tidak pernah secara terbuka memberikan informasi bunga yang harus ditanggung oleh nasabah sehingga para nasabah selalu terkejut dan merasa heran jika tiba-tiba ditagih bunga yang mereka tdk pernah sepakati dengan pelaku usaha jasa pinjaman on ine.

Bahwa ancaman dan kekersan yang dilakukan oleh pelaku jasa pinjol mulai dari menyebar foto korban kepada kenalan korban sampai pada acaman kekerasan.

Bahwa sampai saat ini menurut pemberitaan sebuah media online pada tanggal 29 Oktober 2021, sejak tahun 2018 sudah ada 4.906 pinjol ilegal yang diblokir kontennya oleh Kominfo karena dianggap melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Masih menurut berita sebuah media online pada tanggal 29 oktober 2021, ada dugaaan banyaknya orang yang rencana bunuh diri karena tidak mampu membayar utangnya akibat tingginya bunga dan adanya ancaman kekerasan dan memalukan kepada nasabah melalui debt collector.

Baca juga: Mantan Teller Bank BUMN Curi Uang Nasabah karena Terjerat Utang Pinjol

Bahwa dengan maraknya berta dan banyaknya korban ancaman kekerasan akibat dari prilaku para pengusaha pinjol yang ilegal, maka pertanyaan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Mengapa OJK membiarkan banyak korban baru bertidak.

2. Apakah OJK telah melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana mestinya.

3. Apakah masyarakat yang korban pinjol tidak mengerti akibat sebelumnya atau kah memang faktor ekonomi yang membuat mereka terpaksa menjadi nasabah dari pinjol.

Bahwa bersarkan pada fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa OJK tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagamana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.

Bahwa dengan demikian, wajar dan beralasan menurut hukum jika OJK dibubarkan dan tugas dan fungsinya diserahkan kepada Bank Indonesia.

Makassar, 26 November 2021.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved