Breaking News:

Tribun Wajo

Warga Arajang Curhat ke DPRD Wajo: Sudah Dua Kali Tak Panen Akibat Dampak Pembangunan Bendung

Namun, manfaat dari bendungan yang diklaim adalah terbesar di kawasan Indonesia Timur itu belum juga dirasakan masyarakat.

tribuntimur.com/hardiansyah Abdi
Masyarakat Desa Arajang, menyampaikan aspirasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Kamis (25/11/2021) sore. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Sudah dua bulan lebih Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan Bendungan Paselloreng dan Bendung Gilireng, di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Namun, manfaat dari bendungan yang diklaim adalah terbesar di kawasan Indonesia Timur itu belum juga dirasakan masyarakat.

Malahan, masyarakat merasa tersiksa lantaran jaringan daerah irigasi (DI) belum terbangun. Sehingga, luapan air dari Bendung Gilireng malah merendam area persawahan dan perkebunan warga di Desa Arajang.

Ditambah lagi, pembangunan tanggul yang dinilai tak berfungsi maksimal. Lantaran justru menjadi penghalang air yang berada di area persawahan dan perkebunan warga.

Hal itu disampaikan masyarakat Desa Arajang, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Kamis (25/11/2021) sore.

"Sejak bulan Maret lalu terendam puluhan hektare sawah dan kebun warga akibat dari pembangunan Bendung Gilireng, sampai saat ini belum juga surut," kata Satria Arianto, salah satu warga Desa Arajang.

Selain itu, salah satu warga lainnya, yakni Baso Sirajuddin menyebutkan sudah dua kali waktu panen, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas pertanian lantaran lahannya terendam air dari dampak pembangunan Bendung Gilireng.

"Kami menduga ada kesalahan perencanaan. Lahan kami tidak direncanakan tenggelam tapi tenggelam. Kami tidak bisa menunggu, karena tidak diukur dan tidak ada ganti rugi karena memang tidak direncanakan," katanya.

Baso Sirajuddin dengan tegas menyatakan bahwa akan menutup aktivitas di Bendungan Paselloreng apabila tak ada solusi dari permasalahan warga tersebut.

Sementara, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, yang diwakili PPK Pengadaan Tanah, Samuel Tanggulungan menyebutkan bahwa pembangunan DI Gilireng terkendala oleh refocusing anggaran di masa pandemi Covid-19.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved