Breaking News:

Opini Tribun Timur

PPKS, Kebijakan Liberal di Sistem Sekuler

Rasanya berbagai problem di negeri ini tak kunjung usai. Polemik terkait Permendikbud-Ristek No.30 tahun 2021, kini ramai diperbincangkan.

Editor: Sudirman
PPKS, Kebijakan Liberal di Sistem Sekuler
suryani
Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T. Dosen dan Pemerhati Sosial

Oleh: Dr. Suryani Syahrir, S.T., M.T.

Dosen dan Pemerhati Sosial

Rasanya berbagai problem di negeri ini tak kunjung usai. Polemik terkait Permendikbud-Ristek No.30 tahun 2021, kini ramai diperbincangkan.

Kebijakan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi tersebut, menuai kontroversi hampir semua kalangan.

Peraturan menteri yang diduga kuat membuka kran perzinaan yang begitu lebar, tersebab ada frasa yang ambigu.

Sangat disayangkan, kebijakan demi kebijakan yang ditempuh penguasa hari ini terkesan sangat liberal. Sistem pendidikan pun tak luput dari kesan liberal yang melekat kuat pada hampir semua kurikulumnya.

Wajar saja, sebab asas yang mendasari sistem saat ini tidak berpijak pada aturan Ilahi.

Seperti dikatakan Wakil Ketua  Komisi X DPR , Abdul Fikri Faqih bahwa ketentuan tentang persetujuan seksual yang tercantum dalam Permendikbud-Ristek No.30/2021 tidak dikenal di dalam norma hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa polemik tentang persetujuan seksual muncul pada frasa “tanpa persetujuan korban” yang mengacu kepada definisi kekerasan seksual dalam pasal 5 pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m (nasional.sindonews.com, 9/11/2021).

Hal yang sama diungkapkan Ketua Majelis Ormas Islam (MOI), KH Nazar Haris bahwa Permendikbud-Ristek PPKS berpotensi merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved