Inilah Reaksi SYL dan Menteri-menteri Soal Isu Resuffle Kabinet, PAN & Hadi Tjahjanto Masuk Bursa?

TRIBUN-TIMUR.COM - Isu perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju kembali menguat akhir-akhir ini.

Wacana resuffle muncul setelah Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam partai koalisi pemerintah pada September 2021.

Setelahnya, wacana yang sama kembali diperbincangkan setelah pergantian Panglima TNI.

Berdasarkan narasi yang berkembang belakangan ini, mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto disebut-sebut akan masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menteri-menteri Jokowi pun kemudian tak luput menjadi sasaran bertanya tentang reshuffle, seperti yang terjadi pada Rabu (17/11/2021).

Saat itu mereka menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara.

Awak media bertanya kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenai reshuffle beserta isu Ketua Koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Prananda Surya Paloh yang akan menggantikan dirinya.

Mendengar pertanyaan itu, Syahrul mengatakan tidak ada pembahasan tersebut.

"Enggak ada pembicaraan itu sama sekali dan kita enggak tahu-menahu," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo juga menerima pertanyaan wartawan soal reshuffle.

Tjahjo yang disebut akan kembali menjadi Menteri Dalam Negeri jika resshufle terjadi menyatakan tidak tahu soal isu tersebut.

"Enggak tahu aku. Saya (layaknya) TNI aja, taat-nurut presiden aja," katanya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga masih enggan menjawab soal reshuffle.

Dia mengatakan akan menjawab hal itu pada saatnya nanti.

"Apa itu reshuffle ? Nanti aku jawab pada saatnya," katanya kepada wartawan saat dijumpai di kompleks istana kepresidenan, Rabu sore.

Sementara itu, sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate juga tak banyak bicara ketika ditanya soal wacana yang beredar terkait perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.

"Mikirin reshuffle, untuk apa reshuffle?" kata Plate saat ditemui awak media selepas rapat di Komisi I DPR, Selasa (16/11/2021).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem itu, terkait perombakan kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

"Kalau itu tanya Presiden, jangan sama saya," ucap dia.

Ia juga bungkam ketika ditanya potensi Ketua Koordinator Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Prananda Surya Paloh masuk dalam jajaran menteri

Ia bahkan mengira wacana terkait masuknya Prananda hanya karangan belaka.

"Ah kamu ngarang saja, kamu Presiden bukan? Ya sudah, kalau itu tanya Presiden," kata Plate.

Ia juga tak menjawab apakah sudah ada komunikasi antara Nasdem dan Presiden Jokowi soal wacana reshuffle.

Menurut Plate, Nasdem justru saat ini tengah sibuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Adapun baru-baru ini Presiden Jokowi mengaku belum memikirkan ihwal perombakan kabinet.

Ketika ditanya perihal bergabungnya PAN ke kabinet, Jokowi juga tak banyak menjawab.

“Reshuffle-nya belum terpikir ke arah sana,” ujarnya pekan lalu.

Saat itu Jokowi lantas menjelaskan soal memastikan rencana pelantikan Panglima TNI yang baru.

Pelantikan disebutnya digelar pada pekan ini dan sudah terlaksana pada Rabu siang. 

Marsekal Hadi Tjahjanto masuk bursa

Isu reshuffle Kabinet kembali berembus setelah Marsekal Hadi Tjahjanto resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatan Panglima TNI oleh DPR.

Namun, hingga kini belum ada informasi pasti kapan perombakan jajaran pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan berlangsung. 

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai sosok mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu memang pantas masuk ke dalam jajaran kabinet. 

Namun, hingga kini Presiden Jokowi belum memanggil elite partai koalisi untuk membicarakan reshuffle kabinet tersebut. 

"Kalau sudah dipercaya sebagai Panglima TNI tentu memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya. Sejauh yang saya tahu belum ada pembahasan ini," kata Daniel kepada Kompas TV, Rabu (10/11/2021). 

Terkait posisi untuk Marsekal Hadi dalam kabinet nanti, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Negara. Karena itu merupakan hak prerogatif dari seorang presiden. 

"Apakah presiden membutuhkan dan dianggap tepat dengan pos barunya, tapi selama ini sosok (mantan) Panglima TNI dianggap hal yang mumpuni untuk mendapat tugas yang lain. Baik di kabinet maupun lembaga lainnya," kata dia. 

Sebelumnya, Marsekal Hadi dinilai akan meramaikan bursa reshuffle kabinet Indonesia Maju untuk menggantikan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko. 

"Mungkin juga ada KSP, karena kalau kita lihat spot ini memang disiapkan sebagai suatu lingkaran terdekat Pak Jokowi untuk memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan penting dalam pemerintahan," kata Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Senin (8/11/2021). 

Ia menilai, apabila diploting untuk menggantikan menteri koordinator, posisi itu amat susah untuk tergantikan.

Pertama, ada Menko Polhukam Mahfud MD; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko PMK: Muhadjir Effendy; dan Menko Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan. 

"Kalau kita lihat di posisi menko saya lihat sudah tidak bisa digeser. Saya kira itu formasi yang sudah cukup pas, agak susah digeser," ujarnya. (*)
 

(Kompas.com/Kompas.tv)