Ribut-ribut Hanura Sulsel, 16 DPC Pertanyakan SK Penetapan Wahyuddin M Nur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Partai Hanura Sulawesi Selatan masih terus diwarnai prahara sepeninggal kader-kader utama.

Kader-kader kembali bersuara menyatakan penetapan Wahyudin M Nur tidak sah.

Kali ini giliran Ketua Organizing Commite M Sjukri Sopamena buka suara.

Selama ini Sjukri memilih bersikap netral karena diberi amanah sebagai penyelenggara. 

Sebagai wasit pertandingan, maka ia mengaku menjaga netralitas pada saat musdalub.

Akan tetapi, tiga pekan pasca Musdalub, Sjukri mengungkapkan belum ada surat secara legitimasi penetapan Wahyudin M Nur sebagai ketua.Kader-kader kembali bersuara menyatakan penetapan Wahyudin M Nur tidak sah.

Ia mengaku telah mempertanyakan hal itu kepada DPP baru-baru ini.

"Kami belum menerima surat penetapan Ketua Umum pada musdalub. Formatur sudah dibentuk, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan informasi yang kami terima," kata M. Sjukri Sopamena di Makassar Hertasning, Rabu (17/11/2021).

Selain itu 16 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura kabupaten kota berencana melayangkan surat mosi tidak percaya DPP jika SK Wahyuddin M Nur terbit.

Sjukri ikut tergabung dalam 16 DPC tersebut. 

Selain sebagai wakil sekretaris di DPD, ia juga menjabat Plt Ketua DPC Hanura Kabupaten Gowa.

"Kami akan lakukan mosi tak percaya dan akan bersurat ke DPP," kata Sjukri.

Sjukri mengatakan, ada beberapa hal mengapa mosi tak percaya itu dilayangkan oleh DPC. 

Pertama, DPP menutup ruang bagi figur eksternal pada saat Musdalub dan kedua tak ada dukungan 30 persen kepada Wahyuddin sebagai calon ketua partai.

"Kalau ada dukungan 30 persen itu harus ada stempel. Sedangkan kalau dia ditetapkan harus ada tantangan sk penetapan. Kemudian dibentuklah tim formatur. Di dalamnya unsur DPP, DPD, dan DPC. Selanjutnya bentuk SK kepengurusan. Tapi ini tidak ada," katanya.

Senada, Wakil Ketua Hanura Sulawesi Selatan Anwar mengaku menyayangkan sikap DPP pada saat musdalub digelar. 

Pasalnya, pendaftaran dan pengembalian formulir calon ketua dari fugur eksternal pada saat itu ditutup. Padahal waktunya masih ada.

Adapun 16 DPC yang hadir pada saat akan melakukan mosi tidak percaya diantaranya Ketua DPC Hanura Palopo Pratiwi.

DPC Hanura Maros Rusli, Sekretaris DPC Hanura Luwu Timur Heriawan, Plt DPC Hanura Gowa M Sukri, Ketua DPC Hanura Sinjai Hilal, dan Anwar sebagai Wakil Ketua Hanura Sulsel.

Sebelumnya Musyawarah Daerah Luar Biasa Partai berlangsung ricuh di Hotel Sutomo Jalan Sutomo Kota Makassar, (28/10/2021) lalu.

Salah satu agenda Musdalub memilih Ketua DPD baru sepeninggal Andi Ilham Matalatta.

Namun musdalub tersebut berakhir ricuh. Sejumlah kader marah-marah. Bahkan ada yang membanting kursi. 

Belakangan Dewan pimpinan pusat (DPP) memutuskan mengambil alih pemilihan ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan.

DPP pun memutuskan memilih nama Wahyuddin M Nur sebagai ketua.

Saat ini Hanura hanya mengontrol 1 kursi DPRD Sulsel.

Kursi itu turun dibanding capaian pemilu 2009 sebanyak 7 kursi. Lalu 2014 sebanyak 6 kursi. 

Satu per satu kader Partai Hanura meninggalkan partai besutan Oesman Sapta Odang ini.

Pada pemilu 2019 lalu, partai yang didirikan mantan panglima ABRI, Jenderal (purn) Wiranto ini sudah ditinggalkan kader utama.

Sebutlah seperti Mukhtar Tompo yang pindah ke Partai Amanat Nasional.

Kemudian, kader partai yang duduk di DPRD Sulsel.

Setelah dualisme, Partai Hanura di Sulsel iktu hancur dari 6 menjadi 1 kursi.

Kini sekretaris Partai Hanura Sulsel, Affandy Agusman Aris memutuskan hijrah dari Partai Hanura ke Partai Solidaritas Indonesia.

Mantan anggota DPRD Sulsel Periode 2009-2014 itu kini ditunjuk memimpin DPW Partai Solidaritas Indonesia Sulawesi Selatan.

Affandy memutuskan mengundurkan diri sebagai Sekretaris DPD Hanura Sulawesi Selatan.

Langkah pengunduran diri Affandy juga diikuti oleh Ketua DPD Hanura Sulsel Andi Ilhamsyah Mattalatta. Lalu Wakil Ketua Imbar Ismail. (*)

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95