IKA Unhas dan Lima Hukum Kedunguan

Oleh: Sawedi Muhammad
Sosiolog Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menarik untuk ditanggapi polemik dan dinamika kepengurusan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) menjelang lengsernyanya Jusuf Kalla sebagai Ketua Umumnya.

Berawal dari keputusan Pengurus Pusat untuk melakukan Mubeslub IKA Unhas di Jakarta akhir Oktober lalu dengan membahas agenda tunggal yaitu AD/ART organisasi, khususnya di pasal menyangkut tata cara pemilihan. Kontroversi pun tak terhindarkan.

Banyak pihak menilai bahwa Mubeslub IKA Unhas tidak sesuai AD/ART.

Mubeslub harusnya dilakukan atas permintaan dari bawah yaitu IKA Unhas wilayah, IKA Fakultas dan Komisariat.

Ada juga yang berpendapat kalau hanya sekadar membahas AD/ART, cukup dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) saja. Hasil Pokja ini yang akan dibicarakan di Mubes.

Polemik lainnya adalah tempat diadakannya Mubes untuk memilih Ketua Umum IKA Unhas yang baru.

Sesuai laporan SC yang beredar di group WAG alumni Unhas beberapa hari setelah Mubeslub, dinyatakan bahwa Mubes akan dilakukan di Jakarta, dua bulan setelah Mubeslub.

Beberapa alumni, termasuk SC yang tidak sempat hadir di Jakarta mempertanyakan keabsahan penentuan lokasi.

Menurutnya, kalau agenda tunggal Mubeslub hanya membahas AD/ART, mengapa diputuskan Jakarta sebagai tempat Mubes mendatang?

Mereka yang protes, mengusulkan tempat paling ideal dan realistis untuk Mubes adalah di kampus Unhas Tamalanrea di Makassar. Sementara dari SC dan OC yang hadir bertahan bahwa apa yang telah disepakati di Mubeslub adalah final.

Menurutnya, kesepakatan Jakarta sebagai lokasi Mubes hanya bisa diubah apabila diusulkan oleh IKA Fakultas, Wilayah dan Komisariat ke DPP.

Perdebatan sengit berlanjut. Mereka yang pro Mubeslub bergeming atas segala protes dan tuntutan dari pihak yang mempertanyakan hasil Mubeslub IKA Unhas.

Perdebatan di WAG Unhas bahkan berlangsung selama beberapa minggu.

Masing-masing menguatkan argumentasi, menganggapnya paling benar dan menyalahkan yang lainnya.

Ciri dominan mereka yang pro Mubeslub, argumentasinya terkesan otoritatif sebagai pemegang legitimasi dan mandat dari DPP.