Demokrat Sulsel

Tolak Gugatan Kubu Moeldoko, Kader Demokrat Sulsel Bakal Datangi PTTUN

33 DPD Demokrat tingkat provinsi di wilayah lain juga melakukan hal sama agar Demokrat di bawah kendali Agus Harimurti Yudhoyono betul-betul terjaga.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Suryana Anas
Demokrat Sulsel
Kedekatan Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni'matullah Rahim Bone dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Partai Demokrat Sulawesi Selatan di bawah komando Nimatullah Rahim Bone bergerak menindaklanjuti sikap Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan kubu Moeldoko Cs.

Kader Demokrat Sulsel berencana datang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar di Jalan AP Pettarani, Jumat (12/11/2021).

Ketua DPD Demokrat Sulsel Ni’matullah akan memimpin langsung rombongan Demokrat Sulsel.

Mereka ingin melaporkan hasil putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan Partai Demokrat kubu Moeldoko.

DPD Demokrat Sulsel tidak sendiri bergerak.

33 DPD Demokrat tingkat provinsi di wilayah lain juga melakukan hal sama agar Demokrat di bawah kendali Agus Harimurti Yudhoyono betul-betul terjaga.

"Kami akan sampaikan surat. Setelah MA menolak gugatan kubu sebelah, kami langsung melakukan tindak lanjut. Pihak-pihak tertentu, tidak boleh menyalahgunakan atribut Demokrat. Tidak boleh," kata Ullah di DPRD Sulsel pada Kamis (11/11/2021). 

Ulla mengatakan, pihaknya datang sekitar belasan orang demi menghindari penyebaran Covid-1.

"Ini inisiatif DPD provinsi setiap daerah supaya PTTUN di seluruh Indonesia memberitahu ke MA," katanya. 

Wakil Ketua DPRD Sulsel itu melanjutkan, langkah ini sebagai upaya-upaya membentengi Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono.

Walau sudah beberapa kali menang, tapi pihaknya tidak mau euforia berlebihan. 

"Kita mesti tetap siap-siap saja. Kita tak ada upaya menyerang, tapi kita cuma defensive dulu. Jadi kalau ada apa-apa, kita bisa melapor polisi," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan MA memutuskan untuk tidak menerima uji materi atau judicial review atas AD/ART Partai Demokrat kepengurusan AHY.

"Amar putusan, permohonan keberatan hukum tidak dapat diterima," demikian yang tertulis di laman resmi MA, Selasa (9/11/2021).

Adapun pemohon dalam permohonan tersebut tercatat atas nama Muhammad Isnaini Widodo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly sebagai termohon. 

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved