Breaking News:

Headline Tribun Timur

MUI Haramkan Uang Kripto

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum penggunaan mata uang kripto di Indonesia.

Editor: Suryana Anas
PEXELS/WORLDSPECTRUM/Kompas.com via Tribunnews.com
Ilustrasi bitcoin, aset kripto, Cryptocurrency Ethereum. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum penggunaan mata uang kripto di Indonesia.

MUI menegaskan, penggunaan cryptocurrency atau uang kripto hukumnya haram.

Keputusan tersebut direkomendasikan dalam forum Ijtima VII Ulama yang digelar tiga hari di Hotel Sultan, Jakarta, sejak Selasa (9/11) hingga Kamis (11/11/2021).

Ijtima tersebut dihadiri dua utusan MUI Sulsel, Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel Dr KH Shaifullah Rusmin Lc MThI dan anggota Komisi Fatwa MUI Sulsel Dr KH Abdul Syatar Lc MHI.

“Ijtima Ulama VII Komisi Fatwa MUI se-Indonesia mengangkat Optimalisasi Fatwa untuk Kemaslahatan Bangsa.

Ijtima ini diharapkan sebagai bentuk konsensus (ijmak) sebagai respon terhadap masalah-masalah keumatan kontemporer.

Metode fatwa yang digunakan adalah manhaj wasati,” kata Kiai Shaifullah dari arena ijtima, Kamis (11/11/2021) tadi malam. 

Uang Kripto

Topik mengenai mata uang kripto itu dibahas pada Komisi Fikih Kontemporer di Forum Ijtima Ulama.

Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan, jual beli uang kripto haram dilakukan di Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015.

“Terkait hukum cryptocurrency dari musyawarah yang sudah ditetapkan ada tiga diktum hukum. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015,” jelas Asrorun di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (11/11).

Selain itu Asrorun mengungkapkan cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i.

Syarat sil’ah secara syar’i, kata Asrorun, mencakup keberadaan wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

Selengkapnya, silakan baca melalui Harian Tribun Timur edisi Jumat 12 November 2021.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved