Breaking News:

Opini

Sistem Pemilu dan Vote Buying Pemilu 2024

Berdasarkan data Bawaslu, sebanyak 15.052 temuan dan laporan dengan rincian 1.096 pelanggaran hukum, 12.138 pelanggaran administrasi, 553 pelanggaran

Editor: Mansur AM
TRIBUN TIMUR/ARI MARYADI
iLUSTRASI pencoblosan TPS 42 di Kompleks Berlian Indah, Desa Jennetalasa, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Rabu (17/4/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Salah satu isu krusial dan wacana revisi UU Nomor 7 tahun 2017, jelang Pemilu serentak 2024 adalah sistem pemilu yang masih menggunakan proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Pada pemilu 2014 dan 2019 lalu, sistem proposional terbuka berdampak negatif pada partai dan karakteristik pemilih.

Dari sisi kepartaian, terjadi perang internal dan saling intrik antar kontestan. Sisi lain tingginya politik uang dikarenanya segala cara para kontestan untuk meraih simpati dan suara pemilih.

Catatan Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) telah memproses laporan dan temuan pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Berdasarkan data Bawaslu, sebanyak 15.052 temuan dan laporan dengan rincian 1.096 pelanggaran hukum, 12.138 pelanggaran administrasi, 553 pelanggaran pidana dan 162 pelanggaran kode etik.

Selain itu, Bawaslu juga menerima 1.581 laporan dan 14.462 temuan dugaan pelanggaran.

Basis data yang bersumber dari Bawaslu provinsi, ada lima daerah yang peringkat tertinggi yakni Jawa Timur 10.066, Sulawesi Selatan 806, Jawa Barat 582, Sulawesi Tengah 475 dan Jawa Tengah 475 temuan. Meski laporan dan temuan cukup tinggi namu proses pidana hingga putusan perkara hanya 111 kasus. Pelanggaran pidana tertinggi adalah politik uang dan hanya 24 perkara. Di Sulawesi Selatan hanya ada satu kasus politik uang dalam kampanye, Caleg PPP, Busranuddin Baso Tika. Jumlah ini tidak sebanding dengan praktek prilaku terbuka pemilih jelang pemungutan suara.

Menurut Burhanuddin Mutahdi dalam tulisannya, Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska Orde Baru – Jurnal Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Proporsi pemilih terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 dengan presentase 19,4% hingga 33,1 %. Praktik politik yang yang melibatkan aktor politik ( calon Legislatif, partai politik dan tim sukses pasangan calon Kepala Negara) menempatkan Indonesia dalam peringkat tiga besar negara yang paling banyak melakukan politik uang di dunia. Menurutnya politik bukan hal yang tabu dalam pemilihan, Pemilu dan Pilkada dan telah menjadi normalitas baru.

Berdasarkan temuan dan realitas diatas, praktik jual beli suara seperti hantu yang menakutkan dalam setiap periode pemilihan. Menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi, namun sulit untuk lenyapkan makin merajalela. Meski secara regulasi UU Pemilu, PKPU dan Perbawaslu sudah memberikan perangkat jera pada pelaku dan penerima transaksi suara namun pada kenyataannya politik uang semakin terbuka di masyarakat jelang pemilihan.

Politik uang tidak terlepas dari sistem pemilu proposional terbuka yang membangun habits (kebiasaan) pada tindak prilaku baik aktor politik, penyelenggara pemilu dan pemilih. Disisi lain ruang keterbatasan dari aspek pengawas pemilu juga tidak luwes dari sisi SDM, fungsi pencegahan dan pengawasan. Selain itu perspektif hukum pidana yang mengatur politik uang cukup melemahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan melaporkan temuan. Dipasal dikarenakan penerima juga bisa dipidanakan.

a. Faktor Sistem Proporsional Terbuka

Meningkatnya intensitas politik yang mulai terjadi saat penerapan sistem pemilu dengan profesional terbuka. Para calon legilatif yang berkompetisi dalam satu dapil terpaksa menggunakan cara transaksi politik mempengaruhi pemilih dan penyelenggara pemilu dengan uang, hadiah dan fasilitas. Karena sistem proposional terbuka memperebutkan satu kursi dalam satu partai dengan mekanisme suara terbanyak mendorong rivalitas tanpa syarat.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved