Breaking News:

Keindonesiaan

Tokoh-tokoh Militer Pun 'Lengser' di Partai Golkar dan Diganti Sekelompok Pengusaha

PARTAI Gologan Karya (Golkar) pada Rabu, 20 Oktober 2021, memeringati Hari Ulang Tahun (HUT)-nya ke-57.

Editor: Edi Sumardi
PARTAI GOLKAR
Logo Partai Golkar 

Anwar Arifin AndiPate

PARTAI Gologan Karya (Golkar) pada Rabu, 20 Oktober 2021, memeringati Hari Ulang Tahun (HUT)-nya ke-57.

Partai Golkar yang sebelumnya disebut Golkar, berkembang dari Sekber Golkar. Lahir pada 20 Oktober 1964, yang didirikan SOKSI, MKGR, Kosgoro dan sejumlah organisasi fungsional.

Gagasan awalnya dinamakan Golongan Fungsional (GF), sebagai wadah golongan-golongan yang memiliki fungsi dalam masyarakat saebagai cakupan keseluruhan kolektivitas,.  Keterwakilan politik tidak berdasarkan ideologi, tetapi berdasarkan fungsi (buruh, petani, pendidik). Artinya, GF dimaksudkan untuk menggantikan partai-partai politik yang mulai menjekelkan publik (1955-1956) masa Demokrasi Parlementer.

Bahkan, Soekrno berseru, “Marilah sekarang kita kubur semua partai”. Ia juga ingin mengantikaan Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Terpimpin.  

Golongan Fungsional mengacu pada UUD 1945 yang menyebut bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR  yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan “golongan-golongan” menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Memang dalam UUD 1945, tidak menyebut adanya partai politik.

Gagasan Soekrano, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara tentang GF itu, didukung  Kolonel AH Nasution, pimpinan Angkatan Darat (AD). Pada akhir 1950-an, keduanya mendapat arahan  Prof Djokosutono, yang dekat dengan kejawen.

Nasution seorang Batak yang religius memberi apresiasi  besar terhadap integralistik dan kolektivistik (kekeluargaan) untuk memerintah Indonesia dengan membubarkan partai politik yang bertikai dalam sistem demokrasi parlementer. Pemikiran itu mengarah pada perubahan “orientasi partai” ke orientasi golongan fungsional.

Konsepsi koletivitas harmonis berguna membatalkan legitimasi ideologi berbasis kelas milik PKI (Partai Komunis Indonesia). Tak salah jika Nasution mendukung Soekarno melaksanakan Demokrasi Terpimpin dan melakukan dekrit kembali ke UUD 1945.  

Ketika Demokrasi Terpimpin dimulai, AD lebih dahulu membentuk berbagai organisasi GF. Sebaliknya Presiden Soekarno belum membentuk satu pun juga.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved