Breaking News:

Opini

Perspektif Hukum Penyalahgunaan Wewenang

ABUSE of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri,

Editor: Edi Sumardi
ISTOCKPHOTO
Ilustrasi abuse of power. 

Lutfie Natsir SH MH CLA

Pemerhati Hukum dan Korupsi

"ABUSE of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi."

Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam pemberian suatu kewenangan kepada orang/badan dapat menimbulkan masalah baru yaitu penyalahgunaan kewenangan. Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud.

Pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Kedua, penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.

Ketiga, penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Berdasarkan hal di atas, konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara dapat dibagi menjadi dua.

Pertama, detournement de pouvoir atau melampaui wewenang/batas kekuasaaan menurut Wiktionary, “melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu.

Berdasarkan pengertian dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menguraikan unsur dari pemenuhan suatu tindakan administrasi, poin kedua menyebutkan, “Yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved