Petaka Olahraga dan 'Matahari Kembar'

Oleh M Dahlan Abubakar
Wartawan Senior

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masyarakat olahraga Sulawesi Selatan, Senin (18/10/2021), tersentak dengan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi E DPRD Sulawesi Selatan dengan DPRD Bulukumba, DPRD Sinjai, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulawesi Selatan.

Agenda rapat membahas masalah anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVIII Sulawesi Selatan, Porprov XVIII Sulsel, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022.

Penetapan tuan rumah kembar perhelatan olahraga provinsi empat tahun sekali tersebut dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah pada tahun 2018.

Pengumuman resmi isi SK tersebut dibacakan dan disampaikan ketika berlangsung penutupan Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVII Kabupaten Pinrang September 2018.

Memang ada reaksi dari Kabupaten Sinjai atas penunjukan tuan rumah kembar tersebut karena hasil Rapat Anggota KONI Sulsel di Hotel Grand Asia menunjukkan Sinjai meraih suara terbanyak sebagai tuan rumah, sehingga – berdasarkan tradisi – akan langsung menjadi tuan rumah.

Namun penentunya adalah Gubernur Sulawesi Selatan yang kemudian memiliki pandangan lain – demi pemerataan kesempatan atau ada mungkin ada unsur lain – diputuskan tuan rumah kembar.

Adanya SK Gubernur Sulawesi Selatan perihal penetapan tuan rumah Porprov tersebut otomatis pemerintah provinsi memiliki agenda kegiatan yang langsung atau tidak langsung harus dipikirkan penganggarannya.

Paling tidak setiap tahun harus dianggarkan sebagai bantuan hibah kepada tuan rumah Porprov guna mempersiapkan pembangunan fasilitas olahraga yang akan digunakan pada Porprov tersebut.

Harapan akan suksesnya Porprov XVIII/2022 tersebut tiba-tiba saja berantakan begitu saja dengan selesainya Rapat Dengar Pendapat DPRD Sulawesi Selatan dengan dua delegasi DPRD Sinjai dan Bulukumba tersebut.

Terungkap di dalam RDP tersebut kalau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak menganggarkan dana Porprov XVIII Sulsel pada tahun 2022.

Yang lebih miris lagi Kepala Bidang Keuangan Daerah Sulsel Sakura menyampaikan komentar yang kurang bijak, Dia meminta agar dua daerah itu memaksimalkan anggaran yang ada saja. Pertanyaannya anggaran yang mana?

Merujuk pada Porda XVII/2018, Pinrang memperoleh dana penyelenggaraan kegiatan itu melalui dana hibah KONI Sulsel.

Sementara dana hibah tersebut sudah dialihkan ke Dispora hanya bermodal Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

Padahal, KONI dalam kaitan dengan pembinaan olahraga prestasi ini justru dipayungi oleh Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005.

“Jalan saja, tidak usah terlalu mewah. KONI saja pada PON Papua mengusulkan anggaran Rp89 miliar dikurangi akibat pandemi Covid-19 menjadi Rp 30 miliar,” Sakura menjelaskan setelah menyampaikan tidak dianggarkannya penyelenggaraan Porprov XVIII Sulsel 2022 di Sinjai dan Bulukumba tersebut.

Kalimat Pak Sakura ini sangat tidak nyaman dan seharusnya dipilih frasa yang lain.

Ucapan seperti itu selayaknya boleh keluar dari mulut seorang penentu kebijakan, gubernur, bukan dari seorang kepala bidang.

Seolah-olah penganggaran kegiatan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut ditentukan oleh seorang kepala bidang. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi dalam sebuah pemerintahan di era modern sekarang.

Kalau merujuk kepada penyelenggaraan PON XX Papua/2021, dari segi anggaran, mestinya Sulawesi Selatan sulit mengirim kontingen.

Saya tahu persis bagaimana susah payahnya KONI Sulsel mengusahakan anggaran untuk memberangkatkan kontingen tersebut terlibat dalam PON XX Papua dengan situasi perekonomian tuan rumah, khususnya masalah harga yang sangat berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, semisal di Jawa Barat pada PON XIX/2016 sebenarnya merupakan tindakan “harakiri” dari segi anggaran.

Sekadar contoh saja, rental mobil sehari saja Rp1,2 juta. Di Makassar paling tinggi Rp400 ribu dengan pengemudi. Ini baru satu contoh saja, belum yang lain.

Kalau dikatakan Sulsel dapat mengikuti PON XX Papua dengan dana Rp30 miliar (Rp20 miliar dikelola oleh KONI Sulsel dan Rp10 miliar oleh Dispora) itu dapat jalan bukan karena anggaran yang sebanyak itu, melainkan lantaran semangat “siri na pacce” atlet Sulawesi Selatan yang sangat membara dan tidak pernah berpikir akan anggaran yang minim itu.

Sulawesi Selatan dari segi peringkat memang sukses, yakni naik satu tangga dibandingkan di Jawa Barat, dari peringkat ke-12 beralih ke peringkat ke-11.

Hanya saja terbalik dengan jumlah medali emas yang turun, yakni dari 12 keping emas di Jawa Barat menjadi 11 medali emas di Papua.

Hasil evaluasi sementara KONI Sulsel, Senin (19/10/2021), mengungkapkan, kegagalan Sulsel memenuhi target 10 besar tersebut karena ada beberapa cabang olahraga unggulan gagal mencapai target.

Misalnya saja atletik, anggar, dayung, judo, layar, motor, selancar angin, tinju, panjat tebing, dan tarung derajat.

Jika seandainya – maaf tidak bermaksud berandai-andai karena ini sudah berlalu -- cabang-cabang tersebut mampu memenuhi targetnya, Sulsel akan memperoleh 22 medali emas (dengan emas yang berhasil diraih sekarang) dan bercokol pada peringkat ke-8 yang di PON Papua ditempati Riau dengan 21 emas.

Petaka dan “Matahari Kembar”

Kealpaan Sulawesi Selatan menganggarkan dana Porprov 2022 Sinjai dan Bulukumba tersebut saya anggap sebagai “petaka” yang menimpa aktivitas olahraga di Sulawesi Selatan.

Saya menjadi sangat sangsi atas komitmen Plt Gubernur Sulawesi Selatan mengajukan diri menjadi ruan rumah PON XX/2028 yang memerlukan dana raksasa, setelah kembali dan melihat ke-wah-an fasilitas olahraga PON XX Papua.

Bagaimana mungkin mau menyiapkan diri sebagai tuan rumah PON XXII, mempersiapkan Porprov XVIII Sulsel dalam skala provinsi saja tidak becus.

Ini yang harus dipikirkan. Mau melaksanakan yang kecil saja berantakan, kini membidik jadi tuan rumah PON. Apa kata dunia?

Jika menilik statemen Plt Gubernur Sulsel dengan komentar Kepala Bidang Keuangan Daerah Sulsel, terasa ada hal yang sangat janggal.

Seolah-olah ada “matahari kembar” dalam penentuan kebijakan anggaran di Sulawesi Selatan.

Atau mungkin juga tidak ada koordinasi yang cerdas dan tangkas antara atasan dengan bawahan.

“Matahari kembar” ini pun terasa hadir di PON XX Papua.

Setiap provinsi hadir dengan menampilkan KONI-nya masing-masing sebagai “leading sector”, meskipun di balik layar banyak yang terlibat.

Sebab, pesta olahraga nasional ini merupakan pestanya masyarakat olahraga yang di bawah komite olahraganya bukan yang lain.

Tentu saja mereka yang hadir di Papua akan sangat merasakan nuansa ini.

Jadi, jika prestasi atlet Sulsel di PON XX Papua – tanpa bermaksud mencari biang keladinya – tidak maksimal seperti ini, boleh jadi dampak dari adanya “dua matahari” tersebut sejak awal.

Hanya saja, kita bersyukur motivasi “siri na pacce” para atlet Sulawesi Selatan tidak pernah terganggu oleh adanya “dua matahari” tersebut.

Mudah-mudahan saja petaka ini bukan merupakan kado ulang tahun ke-352 Sulawesi Selatan hari ini. (*).