Breaking News:

Tribun Luwu Timur

ACC Sulawesi Sayangkan Dugaan Pungli di PN Malili Luwu Timur

Direktur ACC Sulawesi menyayangkan dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Malili, Luwu Timur

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/IVAN ISMAR
Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abd Kadir Wokanubun 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abd Kadir Wokanubun menyayangkan dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Menurut Kadir, dugaan yang terbongkar ini harusnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pintu masuk untuk membongkar praktik pungli.

"Tentunya sangat disayangkan masih ada perilaku dugaan pungli di pengadilan," kata Kadir kepada wartawan via WhatsApp Jumat (15/10/2021) malam.

"Kejadian ini harusnya dijadikan sebagai evaluasi dan pintu masuk untuk membongkar praktik pungli," imbuh dia.

Kadir mengatakan, Ketua PN Malili Alfian harus berani mengambil sikap tegas untuk mengusut lebih jauh soal dugaan ini.

"Ketua pengadilan harus berani mengambil sikap tegas untuk pengusutan lebih jauh terkait praktek dugaan pungli," kata Kadir.

Diberitakan tribun, praktek dugaan Pungutan Liar (Pungli) terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dugaan pungli diduga dialami sejumlah bakal calon kepala desa yang mengambil surat keterangan tidak pernah terpidana dan surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya di PN Malili.

Surat ini disertakan dalam pendaftaran cakades yang ingin mendaftar sebagai calon kepala desa (cakades).

Sejumlah cakades di Kecamatan Wotu mengaku membayar surat tersebut dengan biaya yang berbeda-beda, dari Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved