Breaking News:

Tribun Hot Topic

Megawati Jadi Ketua Dewan BRIN, Fraksi PKS Khawatir Adanya Politisasi Riset

Fraksi PKS mengkritik keputusan Presiden Jokowi melantik Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional

Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Suryana Anas
Tribunnews.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diketuai Megawati Soekarnoputri, Rabu (13102021). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Fraksi PKS mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, pelantikan tersebut membuka politisasi di dunia riset nasional.

"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (14/10/2021).

Mulyanto mengungkapkan, sebelumnya para ahli sudah minta presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.

"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP," ucapnya.

"Menurut saya pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," lanjut Sesmenristek era Presiden SBY ini.

Mulyanto menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8/9/2021 menulis kekhawatiran intrvensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.

Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot.

Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek “kelembagaan” (peringkat ke-107), bahkan di bawah Vietnam dan Brunei.

Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan ASEAn.

Selain itu tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (ex BATAN) serta keantariksaan (ex LAPAN).

"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," pungkas Mulyanto.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fraksi PKS Nilai Pelantikan Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN Membuka Peluang Politisasi Riset

https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/10/14/fraksi-pks-nilai-pelantikan-megawati-jadi-ketua-dewan-pengarah-brin-membuka-peluang-politisasi-riset

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved