Breaking News:

Tribun Makassar

Pengamat Sebut Sistem Meritokrasi Birokrasi Pemprov Sulsel Mengecewakan

Pihak eksternal disebut masih dengan mudah masuk dan berpindah tanpa penetapan status kepegawaian yang jelas. Bahkan berstatus kepegawaian ganda.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Suryana Anas
Dok Pribadi
Pakar Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Andi Luhur Priyanto menilai prosedur meritrokrasi pengembangan ASN di Pemprov Sulsel masih mengecewakan. 

Pihak eksternal masih dengan mudah masuk dan berpindah tanpa penetapan status kepegawaian yang jelas.

Bahkan berstatus kepegawaian ganda.

Seperti Jayadi Nas dari Univeristas Hasanuddin, dan Prof Muh Jufri dari Univeristas Negeri Makassar (UNM).

Jayadi Nas jabat Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sementara Jufri di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Kata Luhur, hasil job fit yang melegitimasi pengangkatan Jufri sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebenarnya sudah tidak bersyarat.

Apalagi jika merujuk pada surat rektor UNM tentang permohonan pengembalian Prof Jufri ke instansi asal.

"Surat itu menunjukkan bahwa status kepegawaian Prof Jufri masih sebagai PNS di UNM," ucap Luhur Priyanto, Senin (11/9/2021).

Tanpa izin pimpinan (Rektor UNM), idealnya pelantikannya sebagai Kadis Pariwisata dan Kebudayaan tidak perlu dilakukan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved