Breaking News:

Tribun Ekonomi

Kemendes PDTT, Pemprov Sulsel, Pemkab Lutim dan PT Vale Teken Perjanjian Kerja Bersama

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) sebagai wujud pola dukungan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat  PT Vale Indonesia

Penulis: Rudi Salam | Editor: Suryana Anas
PT Vale Indonesia
Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT Vale Indonesia Tbk digelar di Hotel Sheraton, Makassar, Jumat (8102021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) terus mewujudkan komitmennya dalam melakukan pengembangan terhadap potensi unggulan yang dimiliki sejumlah desa di area pemberdayaannya.

Wujud komitmen tersebut dihadirkan dengan melaksanakan program Pengembangan  dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui  pendekatan Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM). 

Program tersebut telah dilaksanakan sejak 2018 melalui sinergi kemitraan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Pemprov Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) sebagai wujud pola dukungan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat  PT Vale Indonesia Tbk tahun 2018-2023.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT Vale Indonesia Tbk digelar di Hotel Sheraton, Makassar, Jumat (8/10/2021).

Penandatangan dilakukan oleh Menteri Desa, Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Presiden Direktur/CEO PT Vale Indonesia Tbk Febriany Eddy, Sekda Sulsel Abdul Hayat, dan Bupati Luwu Timur, Budiman Hakim.

Presiden Direktur/CEO PT Vale Indonesia Tbk Febriany Eddy menyebutkan bahwa lingkup kerja sama meliputi PPM dan kawasan perdesaan.

“Juga implementasi PPM dan PKPM, pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat Desa dan Kelurahan,” katanya via keterangan tertulis ke tribun-timur.com.

Kemudian pembinaan dan penguatan kapasitas Badan Kerjasama Antar Desa dan Pembinaan dan penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa  (Bumdes) dan, atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).  

Lingkup implementasi PPM-PKPM meliputi upaya pengembangan kawasan perdesaan yang dilakukan melalui penataan ruang dan menumbuhkan pusat-pusat layanan yang mengarah pada terbentuknya desa-desa berbasis potensi unggulan.

Yakni yang terbagi dalam 10 kawasan pengembangan yang terdapat di empat kecamatan yakni Nuha, Towuti, Wasuponda dan Malili, di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved