Bursa Panglima TNI
Pengamat Temukan Logika Aneh Dalam Survei Kandidat Calon Panglima TNI, Sebut Sosok Pemilik 'Jatah'
“Kok bisa-bisanya ada survei calon Panglima TNI,” ujar Ubedilah, mempertanyakan kemunculan survei itu, ketika dikonfirmasi, Rabu (6/10/2021).
Namun publik berhak bertanya soal survei calon panglima tersebut.
Apalagi SETARA Institute yang tiba-tiba melakukan survei untuk pergantian panglima TNI.

"Secara akademik saya mencermati survei SETARA Institute kali ini telah menurunkan kredibilitasnya sendiri.
Menurut saya sebaiknya lembaga survei perlu membaca secara jeli mana isu yang layak untuk di survei dan tidak merusak kredibilitas lembaga riset," tegasnya.
Diketahui, SETARA Institute melakukan survei dan menempatkan salah satu calon Panglima TNI sebagai calon terkuat mengungguli calon lainnya.
Survei ini dilakukan menggunakan metode purposif atau purposive sampling. Responden survei ini merupakan 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan dengan klasifikasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian ini, yakni mereka ahli pada isu pertahanan dan keamanan (hankam), serta hak asasi manusia (HAM).
Kelima indikator tersebut secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa integritas adalah sifat atau keadaan pada seseorang yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga orang tersebut memiliki kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Akseptabilitas adalah tingkat diterimanya seseorang di lingkungannya dan masyarakat.
Sementara kapabilitas adalah kemampuan, kecakapan, kepandaian dan kesanggupan seseorang, dalam hal ini dalam menerima suatu tanggung jawab.
Kemudian, responsifitas adalah kecepatan seseorang dalam merespon atau memberi tanggapan pada suatu kejadian.
Serta kontinuitas adalah tingkat kesinambungan dan keterlanjutan seseorang dalam melaksanakan sesuatu.
Melalui definisi tersebut, Ubedilah mempertanyakan apakah survei tersebut dilaksanakan dengan benar dan valid.
Karena, kata dia, bila dinilai dari indikator pertama saja, calon terkuat dari survei ini sudah bisa terjungkal karena sempat alpa melaporkan kekayaannya beberapa kali.
"Lembaga survei hendaknya berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya
. Jangan sampai menghancurkan kredibilitasnya demi melaksanakan survei yang memang semestinya tidak perlu dilaksanakan.
Karena pemilihan Panglima TNI adalah hak preogratif Presiden dan bukan pemilu," tandasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Sebut Survei Calon Panglima TNI Aneh: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ditentukan Publik