PLTA Poso, Rawat Kedamaian di Kota Harmoni

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jejak sejarah daerah konflik di Kabupaten Poso, masih terniang diingatan Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla.

Konflik di kabupaten berjuluk 'Kota Harmoni' itu, berlangsung antara tahun 1998-2001.

Saat itu, JK menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).

Ia pun menjadi juru damai atau inisator perdamaian atas konflik sara tersebut.

Dan hasilnya, konflik terselesaikan lewat Deklarasi Malino 2001 yang diinisiasi JK.

Tidak berhenti sampai di situ, JK rupanya masih memikirkan Poso.

Ia berupaya merawat kedamaian yang ada lewat jalur kesejahteraan.

Yaitu dengan menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kabupaten Poso.

"Kenapa di Poso, karena itu adalah daerah konflik," kata Jusuf Kalla saat melakukan pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di, Hotel Santika, Jl Moh Hatta, Kota Palu, Kamis (30/9/2021) malam.

"Kalau masyarakatnya tidak bekerja, itu konfliknya bisa kembali lagi. Kalau rakyatnya miskin, konfliknya bisa kembali lagi" sambungnya.

JK menegaskan, kehadiran PLTA Poso bukan sekedar menjadi sumber energi listrik tanpa emisi.

Tapi juga, menjadi lahan pekerjaan bagi warga Poso. Di mana, pekerja di PLTA Poso didominasi tenaga kerja lokal.

"Seperti itulah semangat merah putih, semangat nasionalisme yang harus kita tumbuhkan," tegasnya.

Melalui PT Poso Energy naungan Kalla Group, PLTA Poso pun beroperasi.

Masing-masing, PLTA Exiting dengan kapasitas 195 Mega Watt (MW) dan PLTA Extension Stage-1 kapasitas 120 MW.

Dan rencananya PLTA Extension Stage-2 dengan kapasitas 200 MW juga akan rampung pada Desember 2021 ini.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, mengatakan, pihaknya mengapresiasi kehadiran PLTA Poso.

"Jadi kita konsen betul dengan project-project semacam ini (PLTA), karena ke depan energi baru terbarukan harus menjadi tiang penyanggah energi kita," kata Sugeng Suparwoto ditemui di lokasi yang sama.

Menurut Sugeng sapaan Sugeng Suparwoto, banyak manfaat yang dihasilkan dari keberadaan PLTA Poso.

Selain sebagai sumber energi untuk kebutuhan listrik, juga berdampak pada berkurangnya emisi udara zat karbon.

"Selain energi itu harus handal, tetapi juga harus clean and remodel energy," ujar Sugeng

Clean and remodel energy yang dimaksud Sugeng, yaitu berkurangnya zat karbon dari pembangkit listrik bertenaga fosil, seperti batu bara.

"Kita sadar betul bahwa energi telah menyumbang banyak karbon, maka kita akan menekan karbon tersebut," sebutnya.

Misi pengurangan zat karbon itu, lanjut Sugeng, sejalan dengan perjanjian Paris Agreement.

Dimana isi dalam perjanjian itu, telah diratifikasi ke dalam Undang-undang No 16 Tahun 2016.

"Jadi, kita akan mengurangi karbon sejumlah 29 persen sampai tahun 2030 equivalent (setara) di energi kurang lebih 340 juta ton," bebernya.

Hal senada diungkapkan, Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir yang turut hadir dalam diskusi itu, mengatakan sangat mengapresiasi kehadiran PLTA Poso.

Selain menjadi sumber listrik bagi masyarakat Sulteng, PLTA Poso juga kata dia, menyerap tenaga kerja lokal yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran.

Bukan hanya itu, Ma'mun Amir juga menegaskan, pihaknya terus membuka diri bagi para investor yang ingin berinvestasi di Sulawesi Tengah.

"Untuk nikel, ada delapan tambang yang ada di Sulawesi Tengah, nilainya itu kurang lebih Rp 1 trilliun. Sehingga, kita mengundang semua orang untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah," ucapnya saat sambutan.

Selain Ma'mun Amir, beberapa pejabat Forkopimda Sulteng juga turut hadir dalam pertemuan itu. (Tribun-Timur/Muslimin Emba)