Partai Demokrat

Dosen UMI Dr Fahri Bachmid Jadi Ahli Judicial Review AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung RI

Yusril Ihza Mahendra melibatkan Dosen UMI Fahri Bachmid dalam membela empat kader Partai Demokrat dengan mengajukan judial review ke Mahkamah Agung.

Editor: Muh Hasim Arfah
handover
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Fahri Bachmid SH MH 

TRIBUN-TIMUR.COM- Pengacara kondang Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc membela empat kader Partai Demokrat.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono memecat kader ini.

Langkah awal pembelaan Yusril kepada mereka adalah dengan mengajukan Judicial Review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Untuk kepentingan teknis peradilan dalam proses pemeriksaan perkara Judicial Review AD/ART Partai Demokrat oleh MA selaian dokumen permohonan pemohon tersusun sedemikian rupa dengan dalil-dalil dan argumentasi yuridis dan konstitusional sangat kuat dan memadai dari Yusril Ihza Mahendra.

Maka selanjutnya untuk memperkuat permohonan Judicial Review itu, Yusril Ihza Mahendra juga menghadirkan Ahli yang relevan dengan pokok perkara ini.

Saksi ahli ini yaitu Dr Hamid Awaludin SH MH, Prof Dr Abdul Gani Abdullah SH MH dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Fahri Bachmid SH MH untuk melengkapi dan memperkuat dalil permohonan judicial review pemeriksaan dan keputusan MA.

Baca juga: Lagi Ramai dan Viral Mantan Presiden SBY Sentil Penegakan Hukum di Era Jokowi, Gara-gara Demokrat?

“Iya benar, saya diminta serta diajukan sebagai Ahli dalam perkara judicial review ini oleh Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc dan Kantor hukum Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office sesuai kapasitas akademik dan keilmuan saya, Akademisi dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Dr Fahri Bachmid SH MH, dikatakan secara lengkap keterangan saya telah disampaikan dan menjadi bagian dari berkas permohonan untuk kepentingan pemeriksaan perkara judicial review di MA,” ujar Fahri Bachmid ke Tribun, Rabu (29/9/2021).

Menurut Fahri, gugatan AD/ART Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono tersebut merupakan suatu isu sekaligus permasalahan negara yang harus dipecahkan secara serius dan tuntas.

Hal ini melalui suatu terobosan hukum dan keputusan yang lebih prospektif serta futuristik untuk perbaikan kesisteman partai politik di indonesia kedepan.

Selain itu, juga dalam bingkai prinsip negara hukum yang demokratis serta demokrasi konstitusional.

“Ketika Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc mengajukan permohonan ini ke MA, kita secara sadar harus mahfum bahwa masalah AD/ART Partai Politik secara hukum peraturan perundang-undangan kita luput menjangkau serta mengatur soal masalah ini,” katanya.

Sebab secara hipotetis, Fahri mengatakan bagaimana bila AD/ART parpol bertentangan dengan misi dan tujuan parpol seperti yang diatur dalam perundang-undangan  partai politik?

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Bantu Moeldoko Gugat Kubu AHY, Partai Demokrat: Dulu Dipanjat Sekarang Digugat

Karena UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik hanya mengharuskan bahwa AD/ART sebuah parpol memuat visi dan misi, azas dan ciri, nama, lambang, tanda gambar, kepengurusan dan mekanisme pemberhentian anggota.

“Dan tidak ada satupun perintah yang bersifat imperatif dan kewajiban bagi parpol agar AD/ART mereka sejalan dengan tujuan parpol yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya,” tandasnya.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved