Bawaslu

Dari Diskusi Bawaslu Sulsel-Gowa: Politik Uang Rendahkan Harkat Martabat Kemanusiaan

Bawaslu menganggap politik uang adalah bentuk pembodohan rakyat, mematikan nalar sehat, melemahkan kaderisasi pendidikan politik.

Editor: Muh Hasim Arfah
tribun-timur.com
Perbincangan antara Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Gowa, Juanto Djufri dengan Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad dikutip Tribun, Jumat (24/9/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM- Perilaku politik uang sering kali dianggap rezeki lima tahunan sebagai cara instan untuk mendongkrak perolehan suara.

Padahal, cara demikian justru merupakan bentuk pembodohan rakyat, mematikan nalar sehat, melemahkan kaderisasi pendidikan politik, dan mengikis nilai kepemimpinan berkualitas.

Hal itu menjadi perbincangan antara Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Gowa, Juanto Djufri dengan Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad dikutip Tribun, Jumat (24/9/2021).

Juanto Djufri menyampaikan praktek politik uang dalam tahapan pemilihan umum melecehkan kecerdasan pemilih, merusak tatanan demokrasi, meruntuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.

“Politik Uang jangan dianggap sebagai rezeki, baik dalam bentuk uang atau materi barang lainnya. Politik Uang itu merusak tatanan demokrasi dan merendahkan harkat kemanusiaan", kata Juanto, disela-sela kegiatan diskusi bersama Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad.

Baca juga: Bawaslu Maros Temukan 164 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat di DPB, 69 Diantaranya Sudah Meninggal Dunia

Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Gowa, Juanto Djufri
Anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Gowa, Juanto Djufri (tribun-timur.com)

Saiful Jihad yang juga mantan tokoh LSM Sulsel itu turut menyampaikan, pelanggaran Pilkada yang terjadi dari tahun ke tahun mestinya jadi sumber pembelajaran, agar tak diulangi kembali.

Beberapa pelanggaran sangat berpotensi akan terulang dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak 2024.

Salah satu bentuk pelanggaran yang massif terjadi yaitu praktek politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran, alumnus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini memastikan jajaran Bawaslu tidak tinggal diam dengan terus melakukan upaya pencegahan.

"Terutama terhadap praktik politik uang. Bawaslu mengajak masyarakat, mahasiswa, dan peserta pemilu untuk menolak uang dari peserta pemilu," tegas calon master ilmu hukum Universitas Muslim Indonesia ini.

Beberapa agenda telah dilakukan oleh Bawaslu, misalnya ‘Gerakan sosialisasi Desa Pengawasan dan Tolak Politik uang’, ini bagian dari program sosialisas pencegahan, melakukan pendidikan Demokrasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat desa dalam menentukan hak pilihnya.

Baca juga: Komisioner Bawaslu Makassar Ungkap Modus Politik Uang di Pemilu

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel Saiful Jihad
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel Saiful Jihad (Ist)

Selain itu, tujuannya untuk menumbuhkan keterampilan pemahaman politik di masyarakat.

Saiful Jihad menambahkan, Bawaslu se-Sulsel terus berupaya memberikan pendidikan Demokrasi dan pemahaman kepada masyarakat akan dampak buruk praktik politik uang, yang berpotensi menjadi cikal bakal rusaknya demokrasi di Indonesia dan melahirkan perilaku korup.

“Politik Uang adalah kejahatan demokrasi yang luar biasa, yang dapat mencederai proses demokrasi,” ujar Saiful.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved