Breaking News:

Tribun Sinjai

Putri Kadis Pendidikan Sinjai Menikah, 42 Guru Diberi Surat Perintah Tugas sebagai Panitia

surat printah tugas tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas pada lingkup pemerintah daerah.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Imam Wahyudi
tribun timur/samba
Beredar foto screenshot Surat Perintah Tugas berkop Dinas Pendidikan Sinjai, Minggu (19/9/21). 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Beredar foto screenshot Surat Perintah Tugas berkop Dinas Pendidikan Sinjai, Minggu (19/9/21).

Isi surat yang ditandatangani Sekretaris Dinas Pendidikan Sinjai, M Zuhri N, itu menugaskan 42 kepala sekolah dan  guru yang namanya tertera dalam lampiran surat menjadi panitia hari puncak pernikahan Andi Faradhiba Dwi Julianti Asapa, putri Kepala Dinas Pendidikan Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, pada tanggal 2 Oktober 2021 mendatang.

Dalam surat tertanggal 16 September 2021 itu, dijelaskan pembagian tugas. Ada yang bertugas sebagai koordinator umum, koordinator mapparola dengan 12 anggota, koodinator mengantar mempelai laki-laki dengan 24 anggota, dan koordinator pagar ayu dengan 2 anggota.

Andi Faradhiba atau mempelai wanita sepupu sekali dengan Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Praktisi Hukum Sulawesi Selatan, Syahrir Cakkari, menyayangkan sikap Sekretaris Dinas Pendidikan Sinjai yang mengeluarkan surat tugas untuk kegiatan pribadi.

Menurut Syahrir, meski tak mengeluarkan surat tugas, pesta pernikahan tetap dapat melibatkan para guru untuk membantu kelancaran acara.

"Hal-hal pribadi tidak boleh dicampurkan urusan kedinasan. Surat tugas itu untuk urusan kedinasan. Diknas secara khusus dan Pemerintah di Sinjai harus profesional agar menghasilkan pemerintahan profesional," katanya, Minggu (19/9/2021) sore.

Menurutnya, situasi tersebut bisa mengarah pada unsur penyalahgunaan kewenangan dan berbahaya.

Hal senada dikatakan pengurus Komite Pemantau Legislatif (Kope)l Sinjai, Zulkarnain.

Menurutnya, surat printah tugas tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas pada lingkup pemerintah daerah.

Permendagri tersebut menjelaskan bahwa perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

"Ini jelas melanggar karena surat perintah tugas tersebut diterbitkan bukan untuk kepentingan dinas, tapi ini untuk kepentingan keluarga pejabat. Artinya, surat perintah tugas tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi mereka selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)," katanya.

Fungsi, tugas dan peran ASN, katanya, sangat jelas diatur dalam Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa serta pelayan publik. Bukan pelayan keluarga atau pelayan tamu para pejabat.

"Inspektorat harus melakukan evaluasi di dinas pendidikan karena telah melakukan kepentingan pribadi dengan menerbitkan surat tugas untuk pernikahan keluarganya," jelas Zulkarnain.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved