Breaking News:

Tribun Makassar

KPK Ragukan Keabsahan Dokumen Penggugat Tujuh Aset di Sulsel

Salah satu pihak tergugat, Univeristas Hasanuddin hadir dalam pertemuan yang digelar KPK di Kantor Gubernur Sulsel

Penulis: Siti Aminah | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/SITI AMINAH
Ketua Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Niken Ariyati (kiri) dan Kuasa Hukum Rektor Unhas, Ahmad (kanan). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Niken Ariyati menilai dokumen penggugat Ince Baharuddin dan Ince Rismawati bukan dokumen asli.

Dugaan tersebut menguat melihat banyak kejanggalan dari dokumen tersebut.

Pihak penggugat menggunakan rinci tanah atau surat pendaftaran sementara tanah milik Indonesia sebelum berlakunya PP No 10 tahun 1961.

"Itu yang digunakan adalah rincik yang dikeluarkan sekitar tahun 40an," ucap Niken Ariyati kepada tribun-timur.com, Jumat (17/9/2021).

Misalnya, pada judul rincik tersebut menggunakan tulisan tempo dulu.

Sementara isinya menggunakan narasi jaman sekarang.

"Kita juga meragukan keabsahan dari dokumen penggugat jadi kita harap ada bukti bahwa dokumen yang dilalukan penggugat adalah dokumen asli," ujarnya.

Kata Niken, pihak yang digugat juga memiliki dokumen lengkap. Sertifikat tanah maupun hak milik.

"Kita berusaha all out karena semua yang digugat sebenarnya juga punya dokumen lengkap mulai dari jaman Belanda dan sertifikatnya juga sudah ada," tuturnya.

Perkara ini kata Niken masih sedang berproses di pengadilan. Harapannya proses  bisa lebih transparan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved