Ngopi Tribun Timur
Ni'matullah Sebut Musda Demokrat Bukan Ajang Hadap-hadapan
Hasil Kongres Partai Demokrat 2020 lalu menghasilkan kesepakatan perubahan mekanisme pemilihan ketua dalam musda.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Ni'matullah Rahim Bone memilih irit bicara soal gelaran Musyawarah Daerah Partai segitiga mercy.
Baginya, musda bukanlah ajang untuk saling berhadap-hadapan antar kubu dalam internal.
Ia mengatakan hal itu bisa memicu perpecahan jika musda memunculkan pertarungan, saling berhadap-hadapan.
"Tidak seharusnya musda kita saling berhadap-hadapan karena pada akhirnya yang tentukan DPP. Semua kebersamaan, solidaritas, persahabatan harus tetap terjaga," kata Ni'matullah dalam Program Live Ngobrol Politik Tribun Timur, Senin (13/9/2021).
Hasil Kongres Partai Demokrat 2020 lalu menghasilkan kesepakatan perubahan mekanisme pemilihan ketua dalam musda.
Musda tidak lagi memilih ketua DPD di arena, melainkan hanya memilih tiga calon untuk dikirim ke DPP.
Nantinya ketua DPD akan dipilih oleh ketua umum, sekjen, dan ketua OKK.
"Demokrat mulai berubah untuk musda baik AD/ART maupun PO. Musda itu memilih tiga calon dikirim ke Jakarta, nanti ada tim 3 tentukan siapa paling pantas," katanya.
"Saya memandang musda dengan perubahan AD/ART sehingga saya tidak mau banyak bicara. Karena kita mau jungkir balik bagaimana di DPP yang tentukan, sudah begitu aturan main," sambungnya.
Ia mengatakan ajang musda bukan lagi ajang saling berhadap-hadapan.
Melainkan momentum menyatukan kekuatan internal.
Sehingga tidak boleh ada pertarungan ketat di internal yang bisa menghabiskan energi.
"Saya mau ingatkan hampir semua partai politik sekarang tidak lagi jadikan ajang musda sebagai ajang berkompetisi yang bisa timbulkan perpecahan," katanya.
"Bahkan ada partai tidak pakai musda langsung tunjuk ada ketua DPD. Karena ada pertimbangan itu sehingga Demokrat mulai berubah untuk musda baik AD/ART maupun PO," lanjutnya.
Dikatakan perubahan itu bukan menghilangkan demokrasi di internal partai.