Breaking News:

Tribun Maros

Petani dan Nelayan di Maros Bakal Dilindungi BPJamsostek

Tadi kami mengusulkan di Maros pembayaran dilakukan saat masa panen atau ada hasil tangkap, jadi tidak dilakukan setiap bulan.

Penulis: Nurul Hidayah | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/NURUL
Suasana rapat koordinasi BPJamsostek dan Pemkab Maros, Selasa (14/9/2021). 

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - BPJamsostek menggelar rapat koordinasi bersama Pemkab Maros terkait implementasi Inpres nomor 2 tahun 2021, terkait pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat Sekda Kantor Bupati Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin (14/9/2021).

Kepala BPJamsostek Makassar, Hendrayanto mengatakan rapat setelah adanya intruksi dari Presiden untuk mengoptimalkan perlindungan kepada seluruh pekerja. 

"Hampir seluruh pekerja di seluruh kabupaten secara nasional, seperti pekerja non ASN, perangkat desa, petani maupun nelayan yang belum mendapatkan perlindungan," sebutnya.

Ia mengatakan perlunya bantuan pemerintah untuk membantu sosialisasi terkait program perlindungan pekerja.

"Makanya di kegiatan ini, kami meminta bantuan dari pemerintah daerah, agar sebisanya pekerja dari berbagai sektor bisa mendapatkan perlindungan dari BPJamsostek," ucapnya.

Ke depannya akan menyasar perangkat desa dan pekerja agama di bawah naungan Kesra.

"Namun di Kabupaten Maros sendiri non ASN itu sudah terlindungi semua sudah terlindungi, sisa perangkat desanya yang belum, termasuk pekerja agama mudah-mudahan sudah bisa dianggarkan perlindungannya," lanjutnya.

Selain itu, BPJamsostek juga memberi perhatian kepada para pekerja sektor informal seperti petani dan nelayan.

"Ada juga pekerja sektor informal, dimana tidak ada yang menjadi pemberi kerja, seperti petani, nelayan, tukang bentor. Jadi mereka ini melindungi dirinya dengan menggunakan dana pribadi," ujarnya.

Untuk teknis pembayaran iuran pekerja sektor formal untuk saat ini, masih dirundingkan dan belum diputuskan.

"Tapi tadi kami mengusulkan di Maros pembayaran dilakukan saat masa panen atau ada hasil tangkap, jadi tidak dilakukan setiap bulan, hanya di masa tertentu," tutupnya.

Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan pihaknya akan mengharuskan pengusaha di Maros untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJamsostek.

"Pegawai non ASN kita sudah maksimal. Namun untuk para pengusaha, nanti kita sisa masuk di perizinannya. Jadi tidak bisa mengurus perizinan apabila tidak memiliki BPJamsostek. Apalagi BPJamsostek ini sangat bermanfaat bagi pekerjanya," lanjutnya.

Ia pun berharap seluruh pekerja di Maros baik dari sektor formal maupun informal bisa mendapatkan perlindungan dari BPJamsostek.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved