Breaking News:

4 Pelabuhan BUMN Digabung per 1 Oktober 2021, Pelindo II Jadi Holding dengan Empat Subholding

Seiring dengan penggabungan itu, visi Pelindo ke depan adalah “Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia”

Editor: Waode Nurmin
dokumentasi
4 Pelabuhan BUMN Digabung per 1 Oktober 2021, Pelindo II Jadi Holding dengan Empat Subholding 

TRIBUN-TIMUR.COM - Per tanggal 1 Oktober 2021, empat perusahan pelabuhan milik BUMN yakni PT Pelindo I-IV Persero akan digabungkan atau merger. 

Dalam merger ini PT Pelindo II akan bertindak sebagai surviving entity atau perusahaan penerima penggabungan.

Setelah merger, nama perusahaan hasil penggabungan menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

"Integrasi Pelindo akan meningkatkan produktifitas dan efisiensi melalui standarisasi proses bisnis dan pelayanan di pelabuhan.

Situasi ini secara bertahap akan berdampak terhadap penurunan harga barang yang diangkut,” demikian disampaikan Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi dalam ‘Temu Media’ yang digelar di Kantor Pusat PT Pelindo IV di Makassar, Selasa (14/9).

Seluruh Dirut Pelindo khusus hadir dalam kegiatan ini, yaitu Dirut Pelindo I Prasetyo, Dirut Pelindo II Arif Suhartono, Dirut Pelindo III Boy Robyanto, serta jajaran Direksi Pelindo I, II, III dan IV.

Kegiatan yang dihadiri sejumlah pemimpin media nasional dan lokal baik yang berada di Makassar maupun di provinsi lainnya yang termasuk dalam kelolaan Pelindo IV ini, dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pemahaman lebih luas kepada masyarakat, dalam hal ini media sangat berperan dalam menyebarluaskan informasi yang tepat.

Kegiatan serupa telah diselenggarakan sebelumnya di wilayah kelolaan Pelindo I yang berpusat di Medan, wilayah Pelindo II di Jakarta, dan wilayah Pelindo III di Surabaya.

Seiring dengan penggabungan itu, visi Pelindo ke depan adalah “Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia”, dengan misi Pelindo adalah “Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.”

Lebih lanjut Prasetyadi menyebutkan, saat ini biaya logistik nasional masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain yakni sekitar 23% dari total Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. Hal itu disebabkan oleh operasi dan infrastruktur pelabuhan yang belum optimal.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved