VIDEO: Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Randis Mewah Bupati Enrekang Ricuh

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menggugat di depan Kantor DPRD Enrekang, Jumat (10/9/2021) sore berakhir ricuh.

Massa aksi dan sejumlah aparat penegak hukum saling dorong dan bentrok di unjuk rasa berlangsung.

Kericuhan terjadi saat puluhan pengunjuk rasa mencoba masuk membawah speaker mereka ke dalam gedung DPRD.

Namun niatan mereka dihalangi oleh pihak keamanan. Alhasil saling dorong berujung bentrok pun terjadi.

Kericuhan dikendalikan usai Kapolsek Enrekang, AKP Anton dan sejumlah pihak kepolisian menenangkan situasi.

Sehingga massa kembali menenangkan diri dan melanjutkan orasi sejenak lalu membubarkan diri.

Ketua DPRD Enrekang, Idris Sadik sempat ingin menemui pengunjuk rasa namun massa aksi menolak lantaran menilai situasi sudah tak kondusif dan akhirnya mereka membubarkan diri.

Untuk diketahui, Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menggugat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (10/9/2021) siang.

Mereka menuntut dikembalikannya mobil kendaraan dinas Bupati Enrekang senilai Rp 1,6 miliar yang dianggarkan di tengah pandemi Covid-19.

Jenderal Lapangan, Misbah Juang mengatakan mobil dinas baru Bupati Enrekang senilai Rp 1,6 miliar yang dianggarkan di tengah pandemi Covid-19 sangatlah tidak etis.

Seharusnya anggaran sebesar itu bisa dipergunakan untuk pemulihan ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

"Anggaran itu bisapula untuk gaji tenaga honorer kesehatan yang belum terbayarkan serta fasilitas kesehatan yang tidak memadai," kata Misbah.

Misbah menjelaskan, kondisi keuangan daerah yang sedang krisis tidak sejalan dengan Kemendagri.

Kontur wilayah dan kondisi jalan Enrekang juga tidak mendukung mobil mewah merek marcedes benz V 260 LWB.

"Harusnya ini semua pertimbangan itu menjadi prioritas penganggaran daerah. Secara etika mestinya malu anggarkan mobil sebesar itu padahal PAD hanya mampu untuk penuhi belanja pegawai," ujarnya. (tribunenrekang.com)

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, @whaiez