Jelang Keberangkatan ke Papua, Tim Sepak Takraw Putra Sulsel Perbanyak Uji Tanding

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim sepak takraw putra Sulawesi Selatan (Sulsel) mematangkan persiapan jelang ke PON XX Papua.

Tim sepak takraw Sulsel kini memasuk tahap pra kompetisi.

Uji tanding terus dilakukan menjelang keberangkatan ke Papua dua pekan lagi.

Lawannya tim sepak takraw putra Kalimantan Utara, tim PPLP, tim Pra Porprov Makassar.

Pelatih tim sepak takraw putra Sulsel, Muhammad Amkar mengatakan, uji tanding dilakukan untuk melatih mental bertanding atletnya.

"Dengan uji tanding ini kita ingin mengasah mental bertarung atlet," katanya saat ditemui tribun-timur.com di lapangan sepak takraw Gedung Mulo, Jl Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sabtu (11/9/2021).

Uji tanding dilakukan dari pukul 08.00-11.00 Wita. Setelah itu jeda istirahat. Pukul 14.00-18.00 Wita kembali dilakukan pertandingan.

Hal ini untuk membiasakan atlet. Sebab, ketika di Papua jadwal pertandingan akan sepadat itu.

"Jadi ini proses adaptasi diberi juga. Supaya mereka lebih terbiasa. Di Papua nanti, mereka sisa adaptasi cuaca," ujarnya.

Tim sepak takraw putra Sulsel turun di dua kelas yakni double event dan tim quadrant.

Dari dua nomor tersebut, kata, Amkar, tim sepak takraw menargetkan membawa pulang satu medali emas.

"Target kita bawa medali emas  buat masyarakat Sulsel," tegasnya.

Namun, untuk meraih target tersebut tidaklah mudah. Sebab, lawan yang menanti cukup berat.

Ada Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur dan tuan rumah Papua.

Maka dari itu, ia meminta dukungan dan doa Sulsel untuk bisa memberikan yang terbaik di Papua.

"Mohon dukungan doa, semoga keberuntungan diberikan tim sepak takraw dapat emas untuk masyarakat  Sulsel," pungkasnya.

Pengamanan PON

Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan 1.600 personel atau 16 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob baru akan diturunkan pada pekan depan untuk mengamankan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.

"Minggu depan saat Ops PAM PON dilaksanakan 18 September 2021," kata Imam saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (9/9/2021).

Ia menuturkan ribuan personel itu nantinya akan dipusatkan di 4 klaster penyelenggaraan PON Papua.

Diantaranya yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan Kabupaten Mimika.

"Iya di 4 wilayah, semua unsur kepolisian dilibatkan," tukasnya.

Sebagai informasi, Markas besar kepolisian RI menurunkan 1.600 personel atau 16 Satuan Setingkat Kompi (SSK) untuk membantu pengamanan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX.

Diketahui, PON XX direncanakan akan berlangsung pada Oktober 2021 mendatang. Hal itu untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kepolisian RI sebelumnya telah memetakan ancaman utama pelaksanaan PON XX yang direncanakan akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal menyampaikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Komine Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan dua hal yang menjadi ancaman utama.

Ia menyampaikan pihaknya mengantisipasi dengan mengelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota). Simulasi itu terus dilakukan menjelang pelaksanaan PON XX.

"Ancaman utama yang ada di Provinsi Papua adalah gangguan dari Kelompok KKB dan KKP, perlu diantisipasi juga aksi demonstrasi yang ditunggangi oleh KNPB untuk mencoba menggagalkan atau membuat rusuh pada saat pelaksanaan PON XX Papua," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Musthofa Kamal kepada wartawan, Minggu (5/9/2021).

Ia menerangkan pengamanan ini nantinya akan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua.

Mereka bersiap untuk melakukan skenario penjagaan hingga kemungkinan terburuk.

Lebih lanjut, Musthofa menyampaikan pihaknya juga telah menyiapkan skenario pengaturan lalu lintas.

Tak hanya itu, mereka juga menyiapkan skenario pengawalan para kontingen atlet yang tiba di Papua.

Hal ini untuk mencegah adanya kemacetan, kecelakaan lalu lintas maupun adanya aksi unjuk rasa masyarakat yang mencoba menolak kegiatan PON Papua XX.

"Persoalan yang diangkat adalah bagaimana cara dari tim pengamanan untuk melakukan penanganan terhadap warga yang melanggar Prokes," tukasnya.(*)