Breaking News:

Tribun Sulsel

Perubahan Parsial Dilakukan 3 Kali, Gegara Kekurangan Bayar Hingga Tanggulangi Pembayaran Non-SPM

Dalam sambutannya, Plt Gubernur Andi Sudirman menjelaskan terkait perubahan pasial yang dilakukanny selama 3 kali.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Saldy Irawan
tribun-timur
Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan pada Rancangan Perda Pemprov Sulsel tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (8/9/2021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan pada Rancangan Perda Pemprov Sulsel tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Rabu (8/9/2021).

Hadir sebagai Pimpinan Sidang, Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur Andi Sudirman menjelaskan terkait perubahan pasial yang dilakukanny selama 3 kali.

"Secara umum kami sampaikan bahwa APBD Perubahan Tahun 2021, telah melalui perubahan Perkada terkait penjabaran APBD atau biasa disebut perubahan parsial sebanyak 3 kali," katanya.

Yakni, perubahan parsial pertama mengakomodir kekurangan bayar atas SPM yang terbit di akhir 2020 lalu sekitar Rp304 miliar lebih.

"Yang bersumber dari pergeseran belanja dibeberapa obyek dan rincian belanja yang tersebar di OPD dengan mempertimbangkan tingkat urgensitasnya serta penjadwalan pemanfaatan kebutuhan belanja," jelasnya.

Demikian halnya di Parsial kedua, dilakukan penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dari sebelumnya Rp150 miliar menjadi sebesar Rp187 miliar.

Itu berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019.

Edaean itu diperkuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.17/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya.

"Dimana mewajibkan pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebesar 8 persen dari total Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang masuk ke daerah untuk selanjutnya diarahkan pada dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19," jelas Andalan sapaannya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved