Breaking News:

Gubernur Sulsel

Nurdin Abdullah Diberhentikan dari Jabatan Gubernur, Parpol Pengusung Bersiap Bahas Calon Wagub

Nurdin Abdullah diberhentikan karena terjerat kasus korupsi yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Editor: Muh. Irham
DOK HUMAS SETPROV SULSEL
Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah 

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan surat keputusan yang memberhentikan sementara Gubernur Sulsel non aktif, Prof Dr Nurdin Abdullah dari jabatannya.

Nurdin Abdullah diberhentikan karena terjerat kasus korupsi yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, surat pemberhentian sementara Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan beredar luas di media sosial. Dalam surat itu tertulis Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 104/P Tahun 2021.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengaku sudah menerima surat pemberhentian sementara Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Surat itu ditetapkan sejak tanggal 12 Agustus 2021 di Jakarta.

"Sudah. Sudah ada," kata Sudirman singkat di Kantor DPRD Sulsel, Rabu, 9 September 2021.

Ia mengaku Nurdin Abdullah diberhentikan sementara, tidak secara tetap. Pemerintahan diambil alih oleh dirinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) agar tidak ada kekosongan.

Adik mantan Menteri Pertanian itu juga mengaku belum menjalin komunikasi dengan partai pengusung hingga kini soal Calon Wakil Gubernur. Kata Sudirman, harus menunggu proses hukum yang inkrah.

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, yang juga sebagai salah satu partai pengusung Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman di Pilkada Sulsel lalu, mengatakan, menghargai keputusan tersebut.

"Sebagai partai pengusung selama ini, tentu kita berhatap agar beliau tetap tegas mengikuti proses hukum," kata Ashabul Kahfi.

Mengenai soal posisi usulan nama calon Wakil Gubernur dari partainya, Kahfi mengatakan belum membahas, sebab sejauh ini yang bersangkutan masih menjalani proses peradilan, termasuk belum ada putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Kita tunggu sajalah kapan diminta. Kita ada mekanismenya. Sebagai partai pengusung, kalau pada akhirnya memang diminta, tentu kami pasti siapkan nama-nama, sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan," paparnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved