Ingat Budhi Sarwono? Dulu Pamer Slip Gaji Bupati hingga Sebut Menteri Penjahit, Kini Ditahan KPK

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih ingat Budhi Sarwono? Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah yang kerap bikin heboh.

Dulu pamer slip gaji hingga tidur di aspal, kini ditangkap KPK gegara kasus dugaan korupsi.

Budhi Sarwono menjadi sosok yang pernah ngaku andalkan harta warisan dari orangtua meski sebagai bupati.

Bahkan ia sebut, gaji seorang bupati tidak lah besar. Ia sampai pamer slip gajinya.

Setelah itu, kembali bikin heboh saat tiduran di aspal.

Pamer slip gaji dan tiduran di aspal hingga salah sebut nama sebelum ditangkap KPK.

Pamer slip gaji

Dulu Budhi Sarwono menjadi perhatian publik setelah mengeluarkan pernyataan jika warganya boleh menggelar kegiatan yang mengumpulkan massa.

Menurutnya, kegiatan masyarakat harus tetap berjalan meski di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Namun demikian, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pernyataan tersebut keluar menanggapi video viral aksi oknum aparat keamanan yang dianggap represif saat membubarkan acara kuda lumping.

Budhi menyebut tindakan oknum aparat itu yang justru menciptakan resistensi di masyarakat.

“Saya berpesan kepada masyarakat, Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya untuk kegiatan pengajian, olahraga, kesenian, monggo jalan terus.

Tapi jangan lupa, protokol kesehatan harus dilaksanakan, jangan sampai tidak,” ungkapnya, Jumat (18/6/2021).

Ternyata bukan hanya sekali pernyataan Budhi menjadi sorotan masyarakat.

Bupati Budhi pernah mengunggah slip gajinya ke akun instagram Kabupaten Banjarnegara @kabupatenbanjarnegara. Budhi mengunggah foto slip gajinya pada Rabu (2/10/2019).

Dalam unggahan tersebut, tertera besaran gaji bersih yang diterima Budhi Sarwono sesuai draf yakni sebesar Rp 6.114.100.

Namun, setelah dipotong zakat lewat Badan Amil Zakat (BAZ) sebesar Rp 152.900, gaji yang ia terima sebesar Rp 5.961.200.

Menanggapi nominal gajinya itu, Budhi Sarwono mengatakan gaji yang ia terima terlalu kecil.

"Kalau saya harus keliling 20 kecamatan gimana. Kalau Pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) kasihan, ada 35 kabupaten/kota," kata Budhi.

"Kalau seperti itu ngajari bupati cluthak (suka mencuri), kalau cluthak sudah disiapkan jepretan (senjata) yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), habis bupati se-Indonesia," sambungnya.

Ia berharap pemerintah pusat memperhatikan gaji kepala daerah

Menurutnya, gaji seorang bupati idealnya paling tidak Rp 100 juta atau bahkan hingga Rp 150 juta.

"Kalau anggota dewan saja Rp 30 juta, bupati ya Rp 100 juta atau Rp 150 juta lah," kata Budhi.

Budhi menganggap kenaikan gaji kepala daerah diperlukan agar seimbang dengan gaji para pejabat atau kepala lembaga negara lainnya.

Kendati demikian, Budhi secara pribadi tidak mempersoalkan besaran gaji yang diterimanya.

Sebab, Budhi merupakan pengusaha sukses di daerahnya sebelum menjadi bupati.

Tidur di aspal

Setelah heboh dengan unggahan foto slip gaji, kini beredar foto Budhi Sarwono sedang tiduran di sebuah jalan aspal yang mulus.

Dalam foto tersebut tampak bupati mengenakan pakaian dinas lengkap bersama dua orang lainnya. Foto tersebut kali

Ketika dihubungi Senin (28/10/2019), Wing Tjien, nama lain Budhi Sarwono mengaku tidak mempersoalkan tanggapan dari masyarakat.

Foto tersebut merupakan bentuk ekspresi kegembiraan bupati karena jalan di wilayahnya kini telah mulus.

Foto tersebut diambil di ruas jalan Kutawuluh – Gumiwang, Senin (21/10/2019).

"Itu spontan, sebagai ekspresi kegembiraan saya melihat jalan yang mulus," kata Wing Tjien.

"Waktu ke sana ternyata kondisinya sangat parah. Selama ini saya bangga-banggakan (banyak) jalan sudah halus, ternyata di sana rusak dan ekstrim sekali jalannya. Ini tidak adil," ujar Wing Tjien.

"Saat pulang dari Desa Petir itu, saya coba lewat ruas jalan Kutawuluh - Gumiwang yang benar-benar bagus, lebar, halus, mulus.

Spontan saya buka pintu mobil dan turun ke tengah jalan," sambung Wing Tjien.

Setelah itu, Budhi kembali bikin heboh lagi.

Salah Sebut Nama Menteri Luhut Jadi Menteri Penjahit

Belum lama ini Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono sempat ramai menjadi perbincangan publik.

Itu terjadi setelah dirinya salah menyebut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binjar Pandjaitan dengan Luhut Penjahit.

Pernyataan itu disampaikan Budhi dalam sesi wawancara door stop pada sebuah acara.

Salah sebut itu nama itu kemudian menjadi kontroversial.

Hal ini lantaran 'Pandjaitan' merupakan nama salah satu marga Batak.

Setelah videonya viral, pria yang akrab disapa Wing Chin itu meminta maaf.

Mengutip dari Tribun Jateng, dalam video yang beredar, mulanya Budhi memaparkan keterisian tempat tidur (BOR) di Banjarnegara, Jawa Tengah yang menurun akhir-akhir ini.

Ia juga menyampaikan terkait efektifitas penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) melalui APBD di masa PPKM.

Langkahnya itu tak lain menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo yang ditindaklanjuti Menteri Dalam Negeri dan Menko Kemaritiman dan Investasi.

Saat menyebut nama Menko Luhut Binsar Pandjaitan itulah, Budhi salah melafalkan.

Ia salah menyebut dengan nama Penjahit, yang seharusnya Pandjaitan.

Setelah video tersebut ramai, melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi Pemkab Banjarnegara, Senin (23/8/2021), Budhi meminta maaf kepada Luhut.

"Mohon maaf kemarin saya menyebut Menteri Penjahit, karena saya tidak hafal namanya panjang sekali."

"Ini sekarang saya baca yang jelas, ini saya baca dan saya mohon maaf, (yang betul) adalah Menko Maritim dan Investasi Lihut Binsar Pandjaitan," katanya, seperti dikutip Tribunnews dari Kompas.com.

Budhi mengaku tidak bermaksud untuk menghina.

"Mohon maaf karena tidak hafal jadi disingkat yang mudah, tapi saya tidak punya tujuan menghina apapun, karena sebisa saya bicara," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, salah sebut nama itu tak lepas dari kekurangannya, kelemahan dan keterbatasannya.

Karenanya, ia mengaku baru paham hingga bisa menyebut nama Menko Luhut Binsar Pandjaitan dengan sempurna.

"Mohon bapak menteri bisa memaafkan saya. Demi Allah, demi Rasulullah saya lahir batin untuk melaksanakan tugas negara," sambungnya.

Dalam video itu, Budhi juga meminta maaf kepada warga Batak dengan marga Pandjaitan.

"Terakhir kepada warga dari Tapanuli yang memiliki warga Pandjaitan, yang pada waktu lalu saya sebut Penjahit karena saya tidak hafal, karena saya tidak hafal marga warga Tapanuli."

Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka.

Budhi Sarwono terseret dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 pada Jumat (3/9/2021).

Selain Budhi, seseorang bernama Kedy Afandi yang merupakan orang kepercayaan Budhi, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Konstruksi perkara Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan, Budhi memerintahkan Kedy untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan pada September 2017

“Di pertemuan tersebut, sebagaimana perintah dan arahan BS (Budhi Sarwono), KA (Kedy Afandi) menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20 persen dari nilai proyek,” kata Firli dalam konferensi pers, Jumat.

 “Dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek,” ujar dia.

Pertemuan lanjutan, kata dia, kembali dilaksanakan di rumah kediaman pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara

Menurut Firli, Budhi secara langsung menyampaikan beberapa hal di antaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu

Persenan tersebut dibagi dua yaitu, untuk Budhi sebesar 10 persen sebagai komitmen fee dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

“BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang,” ungkap Firli.

Kemudian, ujar dia, Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.

“Penerimaan komitmen fee senilai 10 persen oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan KA,” kata Firli.

“Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp 2,1 Miliar,” ujar dia.

Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan dua tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan.

Penahanan terhitung sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021.

Budhi Sarwono di tahan di Rutan KPK pada Kavling C1 dan Kedy Afandi ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Konstruksi Kasus Korupsi Bupati Banjarnegara: Aktif Meminta Fee hingga Libatkan Perusahaan Keluarga"