Breaking News:

Tribun Wajo

Pemkab dan DPRD Wajo Sepakat Perubahan KUA-PPAS APBD 2021

Saran dan masukan yang konstruktif dari fraksi-fraksi tentu saja diharapkan selama proses pembahasan itu.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Saldy Irawan
tribun-timur
Nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD 2021 diteken Pemkab Wajo dan DPRD Wajo, melalui rapat paripurna di DPRD Wajo, Jumat (3/9/2021). 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD 2021 diteken Pemkab Wajo dan DPRD Wajo, melalui rapat paripurna di DPRD Wajo, Jumat (3/9/2021).

Bupati Wajo, Amran Mahmud berharap, perubahan KUA-PPAS APBD 2021 ini bisa dibahas dengan baik dan mewujudkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik pula.

"Ini semua menunjukkan bahwa pimpinan dan anggota DPRD Wajo berkomitmen untuk mewujudkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik," katanya.

Saran dan masukan yang konstruktif dari fraksi-fraksi tentu saja diharapkan selama proses pembahasan itu.

Lebih lanjut, hal itu juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Untuk mewujudkan pemerintah amanah, menuju Wajo yang maju dan sejahtera melalui perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di masa-masa yang akan datang," katanya.

Ketua DPD PAN Wajo itu pun mengapresiasi kerja-kerja kolektif legislatif dan eksekutif.

"Semua kerja keras, koordinasi dan sinergitas bersama yang telah kita lakukan, dengan mengedepankan prinsip 3S, Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge," katanya.

Adapun komposisi dalam perubahan KUA dan PPAS APBD 2021, yakni pendapatan Rp1.470.513.401.992,00 sementara belanja Rp1.587.753.204.604,00.

Ada defisit Rp117.239.802.612. Namun, defisit itu tertutupi oleh Silfa APBD 2020 lalu sebesar Rp32 miliar lebih.

Ada juga pinjaman dana PEN Rp 89 miliar lebih, serta bantuan keuangan dari Pemprov Sulsel sebesar Rp 14 miliar lebih.

Sebagaimanan diketahui, sebelum ranperda perubahan APBD 2021 disahkan, terlebih dahulu dibahas perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD 2021.

KUA merupakan Kebijakan Umum APBD, semetara PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah memberi definisi atas Kebijakan Umum APBD (KUA), yaitu dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Masih dalam Peraturan Pemerintah yang sama, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didefiniskan sebagai program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved