Jokowi

NIK dan Sertifikat Vaksin Presiden Jokowi Bocor, Kesalahan Siapa?

Adapun informasi NIK Jokowi berasal dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.

Editor: Sakinah Sudin
NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Kesalahan Siapa?
Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Presiden Joko Widodo melalui aplikasi PeduliLindungi bocor di media sosial. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Beredarnya Nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo ramai diperbincangkan.

Hal tersebut usai NIK Jokowi beredar di dunia maya.

Informasi itu menjadi perbincangan warganet karena menampilkan NIK secara lengkap, yakni 16 digit angka dan informasi pribadi Jokowi secara rinci.

Adapun informasi NIK Jokowi berasal dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019.

Saat diakses, laman tersebut masih bisa dibuka dan data Jokowi masih tertulis secara lengkap.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, selain NIK, data pribadi yang diunggah pada laman KPU tersebut terdiri dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, riwayat penghargaan dan publikasi yang pernah dilakukan.

Usai NIK Jokowi terungkap ke publik, data itu kemudian digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik kepala negara di Aplikasi PeduliLindungi.

Hasil dari pengecekan itu berhasil menemukan kartu vaksin dosis pertama, kartu vaksin dosis kedua, dan form sertifikat vaksin dosis ketiga.

Hasil pengecekan ini diunggah di Twitter dan mendapat respons luas dari warganet lainnya.

Praktisi forensik digital, Ruby Alamsyah, mengatakan, beredarnya NIK dan bocornya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo merupakan kesalahan KPU dan penyedia aplikasi PeduliLindungi.

Sebab, NIK Jokowi itu secara terbuka tercantum pada situs KPU dan dapat diakses oleh publik.

"Mengapa NIK Presiden tertulis lengkap di situs KPU dalam informasi publik yang disiarkan untuk warga? Mestinya penulisan NIK itu, apalagi di publik, tidak perlu lengkap," kata Ruby saat dihubungi, Jumat (3/9/2021).

Kemudian, lanjut Ruby, verifikasi untuk mengecek status vaksinasi pada aplikasi PeduliLindungi kurang aman.

Menurutnya, pertanyaan yang diajukan sistem untuk mengecek status vaksinasi terlalu umum. Hal ini menyebabkan publik mudah mengisinya untuk mencari tahu informasi tentang orang lain, khususnya pejabat publik.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved