Breaking News:

Tribun Takalar

Kemenkumham Sulsel Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Takalar

Harun Sulianto mengapresiasi audiensi Ketua Dekranasda Kabupaten Takalar sebagai tindak lanjut MOU dengan Bupati Takalar beberapa waktu lalu. 

Editor: Imam Wahyudi
Kemenkumham Sulsel
Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto, menerima kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Takalar, Hj Irma Andriani, di Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, Jumat (03/9/21).  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM (Kadivyankumham) Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto, menerima kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Takalar, Hj Irma Andriani, di Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, Jumat (03/9/21). 

Hj Irma Andriani yang juga Ketua Tim  Penggerak PKK bersama para pengurus Dekranasda Takalar mengkonsultasikan perihal mekanisme pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) hasil karya dan produk UMKM masyarakat Takalar seperti tenun sutra, batik, kuliner, maupun pagelaran kegiatan adat istiadat yang masih hidup di tengah masyarakat Takalar. 

Anggoro mengatakan, sebelum melakukan pendaftaran perlu dilakukan identifikasi jenis KI yang akan didaftarkan, kemudian dipenuhi ketentuan data dan persyaratan yang diperlukan. 

Menurut Anggoro, KI terbagi dua kategori. Pertama, Kepemilikan Personal meliputi , Hak Cipta dan Hak Terkait, Hak Milik Industri terdiri atas Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman. 

Kedua, Kepemilikan Komunal, atau dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu, terbagi atas empat: yakni  Ekspresi Budaya Tradisional,  Pengetahuan Tradisional,  Indikasi Geografis, dan Sumber Daya Genetik. 

Anggoro memberi contoh data hasil inventarisasi potensi KI di Kabupaten Takalar oleh Tim KI  Kanwil Sulsel diantaranya Kerajinan Gerabah, Songkok Guru, Jagung Pulut Takalar, Maudu Lompoa, Festival Nelayan Sanrobengi dan Patorani. 

Kasubbid Kekayaan Intelektual Feni Feliana mengatakan biaya pendaftaran KI Komunal gratis sedangkan KI Personal dikenakan biaya PNBP.

“Batik tradisional itu KI komunal jadi  gratis, tetapi  batik kreasi seperti yang banyak kita jumpai di pasaran itu  KI personal dan dikenakan PNBP untuk perlindungan Hak Ciptanya,” Kata Feni.

Dalam satu produk tertentu, lanjut Feni  ada beberapa KI di dalamnya. Misalnya tas, ada merek, desain, proses pembuatan, dan lain sebagainya. Masing-masing didaftarkan secara terpisah. 

Kakanwil Sulsel Harun Sulianto mengapresiasi audiensi Ketua Dekranasda Kabupaten Takalar sebagai tindak lanjut MOU dengan Bupati Takalar beberapa waktu lalu. 

Dengan  sinergitas dan kolaborasi yang telah baik selama ini diharapkan  makin meningkatnya  jumlah KI Personal  yang didaftarkan  dan KI Komunal yang dicatatkan inventarisasinya.

"Kemenkumham Sulsel siap memfasilitasi pendaftaran dan pencatatan inventarisasi kekayaan intelektual dari kabupaten Takalar,"  Kata Kakanwil Harun.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved