Breaking News:

Tribun Wajo

PDAM Wajo Minta JPN Tagih Pelanggan Menunggak Lebih dari 3 Bulan

Pemanggilan pelanggan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Wajo oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) menuai polemik.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN
Direktur PDAM Kabupaten Wajo, Andi Dedy Ahmad Iqbal. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Pemanggilan pelanggan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Kabupaten Wajo oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) menuai polemik.

Upaya penagihan pelanggan menunggak PDAM Wajo menggandeng JPN itu dilimpahkan melalui surat kuasa khusus (SKK).

Sejumlah pelanggan pun telah menerima surat pemanggilan dari JPN.

Guna membicarakan penyelesaian tunggakan PDAM Kabupaten Wajo.

Menurut Direktur PDAM Kabupaten Wajo, Andi Dedy Ahmad Iqbal, sejak dirinya pertama dilantik pada 2020 lalu, sudah ada tunggakan pelanggan sebesar Rp2,2 miliar lebih.

Langkah itu diklaim untuk melindungi perusahaan serta pelanggan PDAM Wajo sendiri.

"Sejak saya dilantik, tunggakan pelanggan itu lebih 2,2 miliar. Kami hanya ingin melindungi perusahaan dan pelanggan, karena kalau menunggak kan perusahaan dan pelanggan juga yang rugi," katanya, saat dikonfirmasi Tribun Timur, Kamis (2/9/2021).

Lebih lanjut, Andi Dedy menyebutkan pelanggan yang berurusan dengan JPN adalah pelanggan yang telah menunggak lebih dari 3 bulan.

"Kami sudah lakukan pendekatan persuasif, karena kalau aturannya itu lebih dari 3 bulan menunggak sudah kita putus sambungannya," katanya.

Langkah menggandeng JPN, menurut Andi Dedy, cukup dimungkinkan untuk memediasi BUMD dengan pelanggannya.

"Hal ini dimungkinkan bagi Kejaksaan dalam hal ini Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk memediasi BUMD dengan pelanggannya, ini juga untuk meningkatkan pelayanan PDAM," katanya.

Sementara itu, langkah yang diambil oleh PDAM menggandeng JPN dinilai kurang elok oleh anggota DPRD Wajo.

"Saya kira tidak perlu sampai Kejaksaan menangani kasus seperti itu, masih banyak tugas-tugas JPN yang lebih penting," kata anggota DPRD Wajo, Suriadi Bohari.

Suriadi Bohari yang merupakan anggota Komisi II DPRD Wajo, yang juga mitra kerja dari PDAM Wajo menyebutkan kalaupun ada pelanggan yang menunggak, mestinya langsung saja diputus sambungan airnya.

"Pantas saja PDAM tidak pernah sehat-sehat selama ini karena tidak menjalankan perusahaan secara profesional, kalau memang menunggak, yah, lakukan pemutusan aliran saja, tidak layak menurut saya dilimpahkan ke APH. Itu pendapat saya," katanya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved