Breaking News:

Pemilu 2024

Komisi II DPR RI Rancang Tahapan Pemilu pada 21 Februari & Pilkada Serentak 27 November 2024

Doli mengatakan tim kerja tersebut terus mengkaji kompleksitas dan kerumitan dari desain tersebut.

Penulis: Ari Maryadi | Editor: Saldy Irawan
handover
Ketua DPD II Partai Golkar Pinrang Usman Marham mendampingi Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung. (Foto Golkar Sulsel) 

 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi II DPR RI terus mengkaji kompleksitas dan kerumitan desain pemungutan suara pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada serentak 2024.

Komisi II DPR RI membentuk tim kerja bersama dengan menggandeng sejumlah institusi.

Tim kerja itu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan sejauh ini tim kerja itu memutuskan pemungutan suara pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar pada 21 Februari 2024.

Sementara gelaran pilkada serentak 2024 digelar 9 bulan kemudian yaitu pada 27 November 2024.

"Tim kerja sudah memutuskan Hari H pemungutan suara pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan 21 Februari 2024, sementara hari H pemungutan suara pilkada serentak 27 November 2024," kata Doli kepada wartawan di Kantor KPU Sulsel Kota Makassar belum lama ini.

Doli mengatakan tim kerja tersebut terus mengkaji kompleksitas dan kerumitan dari desain tersebut.

"Kita sudah bentuk tim kerja bersama dengan dasar karena kompleksitas diselenggarakan dalam satu tahun," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung kepada wartawan di Kota Makassar beberapa waktu lalu.

Bagi Ahmad Doli Kurnia Tanjung , tim kerja itu dari awal harus mempersiapkan untuk mengurai desain konsep yang dibuat.

Menurutnya, tim kerja terus mengkaji kira-kira apa saja kerumitan dan kompleksitasnya yang dihadapi penyelenggara pemilu nantinya.

"Nah kira-kira kita harus ambil langkah-langkah seperti apa," kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung.

Dalam pembahasan tersebut, kata Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Komisi II DPR RI juga menggandeng pihak lintas institusi.

Mereka melibatkan Bappenas, Menteri Keuangan, Kementerian Kominfo, hingga kepolisian.

"Nanti hasil dari tim kerja bersama, sudah harus disampaikan dalam rapat kerja resmi Komisi II DPR RI dengan mereka," kata Doli.

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved