Fantastis, Anggaran Pengadaan Tiga Baju Dinas dan Atribut Anggota DPRD Sulsel Hampir Rp1 M

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, juga akan mendapatkan baju dinas beserta atributnya.

Anggaran pengadaan baju dinas dan atribut anggota DPRD Sulsel hampir menyentuh Rp1 M.

Dilansir lpse.sulselprov.go.id pada Rabu (11/8/2021) sekitar pukul 20.25 Wita.

Nama tender penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD bernilai pagu Rp935 juta dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) juga Rp935 juta.

Pengadaan dilakukan Sekretariat DPRD Sulsel yang tendernya terbit pada (26/7/2021).

Tahap tender saat ini adalah masuk masa sanggah.

Dimana dari 24 perusahaan berkualifikasi kecil yang ikut tender.

Ada 10 perusahaan memasukkan harga penawaran dan harga terkoreksi.

CV Safari Jaya harga penawaran Rp 565.675.000 dan harga terkoreksi Rp565.675.000.

PT Topas Jaya Mandiri harga penawaran Rp659.175.000 dan harga terkoreksi Rp659.175.000.

CV New Ardian Tailor harga penawaran Rp719.950.000 dan harga terkoreksi Rp719.950.000.

CV Mockerz Apparel Industries harga penawaran Rp748.000.000 dan harga terkoreksi Rp748.000.000.

CV Dunia Baru harga penawaran Rp794.750.000 dan harga terkoreksi Rp794.750.000.

CV Harapan harga penawaran Rp804.100.000 dan harga terkoreksi Rp804.100.000.

Lalu CV Emerald Indonesia harga penawaran Rp860.200.000 dan harga terkoreksi Rp860.200.000.

CV Hilalnarafit Mulia Mandiri harga penawaran Rp879.367.500 dan harga terkoreksi Rp879.367.500.

Kemudian CV Hero Bhakti Nusantara harga penawaran Rp906.950.000 dan harga terkoreksi Rp906.950.000.

CV Arise Indonesia harga penawaran Rp 916.300.000 dan harga terkoreksi Rp916.300.000.

Sekretaris Dewan Sulsel, M Jabir membenarkan adanya tender tersebut.

Menurutnya, untuk pakaian dinas dan atribut DPRD ada tiga pasang.

"Terdiri dari Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Dinas Harian (PDH)," kata Jabir, Rabu (11/8/2021) malam.

Pengadaan tender tersebut diklaim Jabir baru diadakan lagi.

"Sudah 2 tahun anggaran tidak disediakan pakaian dinas dan tahun ini baru dianggarkan lagi," katanya.

Ditanya apakah jenis kain dan proses jahitnya sama dengan pengadaan yang dilakukan DPRD Tangerang?

"Jenis kain hanya standar umum, tekstil wool biasa saja," ujarnya.

"Jadi pengadaan tersebut untuk masing masing 1 pasang saja PSH, PSR dan PDH," tambah Jabir