37 % Jalan Provinsi Sulsel Rusak Berat, Termasuk Poros Pinrang-Rappang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengungkapkan kondisi jalan provinsi di Sulsel rusak berat di sejumlah penghubung kabupaten kota.

Legislator Fraksi Partai Nasdem ini mengungkapkan kerusakan jalan provinsi mencapai 37 persen.

"Kita soroti soal infrastruktur di Sulsel terutama jalan ruas provinsi, masih ada 37 persen yang rusak berat," kata Syahar kepada wartawan Senin (9/8/2021).

Syahar mengatakan telah menyampaikan hal tersebut rapat Banggar KUAPPAS 2022 Senin (9/8/2021) siang tadi.

Politisi berlatar aktivis itu meminta Sekretaris Provinsi Abdul Hayat Gani, Bappeda, dan TPAD untuk Pemprov banyak juga memperhatikan jalan perbatasan antar kabupaten.

Seperti Kabupaten Pangkep, Barru, dan Bone.

Kemudian jalan provinsi perhubungan antar kabupaten Kab Sidrap - Kab Luwu. 

Sementara untuk jalan yang rusak parah, kata Syahar ada di penghubung Kabupaten Rappang-Pinrang, Sidrap - Soppeng, Pangkep Minasate’ne.

Bersama sejumlah anggota DPRD Sulsel, Syahar pernah turun meninjau kerusakan jalan provinsi di Kabupaten Pinrang, Senin (26/7/2021) lalu.

Ada dua titik kerusakan yang ditinjau. Pertama kerusakan terjadi di Jalan Inspeksi Lome - Batulappa yang masuk kewenangan jalan nasional. 

Kedua poros penghubung Pinrang - Rappang yang masuk kewenangan jalan provinsi.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif, didampingi A Azizah Irma Wahyudiyati, Saharuddin, Andi Sugiarti Mangun Karim, Zulkifli Zain.

Syahar dkk sejatinya melakukan kunjungan kerja atas nama Badan Anggaran DPRD Sulsel. Akan tetapi aspirasi Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid meminta mereka meninjau kerusakan jalan.

Rombongan anggota DPRD Sulsel didampingi Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid meninjau kerusakan jalan.

Syahar mengatakan jalan nasional dan jalan provinsi itu sangat dikeluhkan oleh masyarakat.

"Ruas ini sudah sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Kami diundang Bupati Pinrang untuk survei lokasi ini. Jalan ini sebenarnya jalan nasional kewenangan Balai Bompengang, kami akan coba minta izin ke Balai Bompengang untuk ikut bantu lewat APBD Sulsel," kata Syahar.

Sementara itu Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid menyampaikan kondisi jalan tersebut sangat rusak dan dikeluhkan warga Pinrang.

Akan tetapi, Irwan Hamid mengatakan anggaran APBD Pinrang sangat terbatas tidak bisa mengakomodir perbaikan jalan nasional dan jalan provinsi itu.

"Mudah-mudahan bisa diakomodir APBD Sulsel, kita harap ada perbaikan karena kalau kami perbaiki lewat APBD 2 sangat susah karena anggaran daerah terbatas," kata Irwan Hamid.

Sementara itu legislator PPP Andi Sugiarti Mangun Karim mengatakan aspirasi itu akan segera dilaporkan ke Komisi D DPRD Sulsel yang mengurusi infrastruktur.

Andi Ugi, sapaan, mengatakan kerusakan jalan poros provinsi Pinrang-Rappang ada sepanjang 7 kilometer. Sebelumnya sudah diperbaiki 2 kilometer.

"Yang diperbaiki baru 2 kilometer pada tahun 2020, sementara harus ditangani 9 km. Artinya masih ada 7 km sangat rusak parah," kata Andi Ugi.

Kepada rombongan legislator DPRD Sulsel, sejumlah warga menyindir bahwa jika orang hamil melintasi jalan rusak itu akan keguguran.

"Warga bilang seandainya orang hamil lewat maka keguguran. Sudah beberapa kali teriak masyarakat. Tidak ada pilihan lain, Pemprov Sulsel harus didesak melakukan perbaikan karena ini jalur ekonomi penghubung Enrekang Toraja," katanya. 

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95