REI Sulsel

REI Sulsel: Pemerintah Jaga Property Jangan Sampai Goyah

Pemerintah melakukan relaksasi untuk menjaga dinamika industri property agar tidak terdampak terlalu besar.

Penulis: Rudi Salam | Editor: Suryana Anas
Tangkapan layar Youtube Tribun Timur
Wakil Ketua Bidang Perbankan Pembiayaan Syariah Real Estate Indonesia (REI) Sulsel Simon Rahman saat menjadi narasumber di Tribun Business Forum, Kamis (582021). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Bidang Perbankan Pembiayaan Syariah Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Simon Rahman menyebut bahwa property merupan sektor yang paling dijaga pemerintah.

Sebab, disebutkannya ada sekitar 170 industri dan jasa yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam property.

“Mulai dari tukang batunya, sampai peleburan besi, terpengaruh semua kalau sektor property kena dampak,” katanya saat menjadi narasumber di acara Tribun Business Forum yang digelar Tribun Timur, Kamis (5/8/2021).

Tribun Business Forum disiarkan secara langsung melalui Youtube dan Facebook Tribun Timur dan dipandu oleh Sukmawati Ibrahim.

Oleh karena itu, dirinya mangatakan bahwa pemerintah menjaga jangan sampai property goyah.

Sehingga pemerintah melakukan relaksasi untuk menjaga dinamika industri property agar tidak terdampak terlalu besar.

“Seperti pemerintah menjaga suku bunga acuan Bank Indonesia, kemudian free DP, dan bebas PPN,” katanya.

Developer Komersil Menderita

Simon mengatakan bahwa sekarang ini, yang banyak menderita adalah developer komersil.

“Subsidi sebenarnya nilainya tetap tinggi, sampai kapan pun ini orang bisa tetap jualan rumah subsidi,” katanya.

Namun, permasalahan utamanya, kata Simon adalah bank yang menyeleksi.

“Tapi untuk sektor komersil memang sebelum pandemi sudah melambat,” terangnya.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa developer di sekitaran Jabodetabek termasuk juga Sulawesi Selatan juga merasa perlu di beri insentif.

Olehnya, harga rumah maksimal Rp2 M dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“Untuk di atas Rp2 M disubsidi lagi maksimal 50%,” sambungnya.

Hal itu semua, kata dia, dilakukan pemerintah agar industri property tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi Covid-19. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved