Di Tengah Covid-19, Menkeu Jokowi Sri Mulyani Sampaikan Data Pemilik Tabungan 100 Juta Bertambah

TRIBUN-TIMUR.COM - Wabah Covid-19 yang melanda dunia menyebabkan ekonomi terpuruk.

Banyak orang memilih menyimpan uangnya dibanding berinvestasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan data di tengah masa sulit sekarang, masyarakat memilih bermain aman dengan menyimpan uangnya di bank dibanding berinvestasi di m asa sulit seperti sekarang.

Akibatnya, bisa mempengaruhi sektor konsumsi dan berdampak pada pertumbungan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut seperti tabungan di perbankan yang naik.

Banyak nasabah yang menyimpan dananya hingga Rp100 juta. 

Hal ini tidak dibelanjakan dan bisa mempengaruhi sektor konsumsi yang bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi.

"Kita melihat suasana pandemi Covid-19 juga mempengaruhi sektor keuangan di mana banyak masyarakat menyimpan dananya dalam statistikinya masyarakat tabungannya dari lebih Rp100 juta meningkat dibandingkan yang ekonominya sulit. Di mana tabungan dibawah Rp100 juta menurun ini yang kita waspadai," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (3/8/2021)

 Kata dia, sektor keuangan merupakan peran penting di negara. Sektor keuangan merupakan perantara dalam meneptakan dana dan pihak untuk membutuhkan dana baik investasi atau konsumsi.

"Fungsi sektor keuangan penting dalam kemajuan negara," katanya.

Jebakan Pendapatan Kelas Menengah (Middle Income Trap)

 Beberapa pejabat di Indonesia kerap mengungkapkan istilah middle income trap.

Biasanya istilah ini dikeluarkan ketika berbicara mengenai kondisi perekonomian nasional

. Bagi yang tak berkecimpung di dunia perekonomian, istilah ini mungkin asing di dengar telinga. Beberapa orang pun masih tak paham dengan istilah ini.

Lantas, apa yang dimaksud middle income trap?

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, middle income trap adalah jebakan pendapatan kelas menengah.

Secara garis besar, middle income trap adalah istilah yang mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

Istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia pada medio 2006 lalu.

Per 1 Juli 2021 lalu, Bank Dunia (World Bank) menurunkan status kelas Indonesia dari negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah atau lower middle income country

Artinya, Indonesia hanya bertahan satu tahun berada di kelas negara berpenghasilan menengah atas. RI turun kelas lantaran pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI).

GNI sendiri adalah Produk Domestik Bruto (PDB) ditambah dengan pendapatan yang dibayarkan dari negara lain, seperti bunga dan dividen. Berdasarkan catatan Bank Dunia, GNI per kapita Indonesia di tahun 2020 turun menjadi 3.870 dollar AS dari yang sebelumnya 4.050 dollar AS di tahun 2019 lalu.

Indonesia turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah juga disebabkan oleh kenaikan indikator dari kelas negara berpenghasilan menengah atas.

Bank dunia menjelaskan, perubahan indikator klasifikasi terjadi setiap tahun. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan populasi yang mempengaruhi GNI per kapita setiap negara.

Untuk kategori negara berpendapatan menengah ke bawah, GNI per kapitanya berada di kisaran 1.046 hingga 4.095 dollar AS per 1 Juli 2021.

Sementara pada 1 Juli 2020, GNI per kapita negara yang masuk kategori berpenghasilan menengah ke bawah berada di kisaran 1.035 dollar AS hingga 4.045 dollar AS.

Sementara untuk negara berpenghasilan menengah atas, GNI per kapita berada di kisaran 4.096 dollar AS hingga 12.695 dollar AS per 1 Juli 2021 dari sebelumnya 4.046 dollar AS hingga 12.535 dollar AS.

Strategi Indonesia Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati menyebutkan empat strategi untuk keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Keempat jurus ini diyakini mampu membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi (high middle income), mengikuti kurang dari 20 negara lainnya yang berhasil menembus high middie income.

"Indonesia saat ini adalah middle income country. Kita semua tahu di dalam pengalaman lebih dari 190 negara di dunia ini, mayoritas mereka berhenti di middle income. Tidak banyak negara di dunia ini, kurang dari 20 yang bisa menembus itu," kata Sri Mulyani dalam webinar CSIS di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Jurus pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM berkualitas menjadi kunci utama mengingat produktivitas dan inovasi sejalan beriringan dengan kualitas SDM.

Bicara tentang SDM, bicara pula soal pemenuhan hak dasar warga negara, seperti hak pendidikan dan layanan kesehatan.

Pun dengan jaminan sosial yang membantu warga miskin mengakses dua aspek tersebut.

"Sehingga kita tidak hanya bicara tentang 'What', apa yang perlu untuk pendidikan. Tapi 'How' menjadi equally important, yakni bagaimana membagi kewenangan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan making sure bahwa seluruh resources dan policy bisa mencapai hasilnya," sebut Sri Mulyani.

Jurus kedua adalah membangun infrastruktur.

Bukan hanya sekedar ada, tapi berkualitas dan tepat.

Sri Mulyani mengatakan, pembangunan perlu melibatkan pihak swasta mengingat APBN memiliki keterbatasan resources untuk membangun semua hal.

"Tidak mungkin negara manapun di dunia yang membangun infrastruktur hanya menggunakan resources dari negara atau APBN. Maka ini tantangan, bagaimana framework kerja sama (KPBU) yang transparan dan menciptakan infrastruktur yang efisien," tutur dia.

Wanita yang akrab disapa Ani ini menyebut, kesederhanaan birokrasi menjadi jurus ketiga yang sama pentingnya.

Mengacu pada pengalaman kurang dari 20 negara itu, suatu negara bisa lolos jika negara tersebut memiliki institusi yang efisien, agile, dan tata kelola yang bagus.

Selanjutnya jurus terakhir agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap adalah kemampuan negara ini mentransformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis digital. Pandemi Covid-19 yang mempercepat disrupsi media bisa menjadi celah untuk berkembang lebih baik.

"Korupsi dan konflik kepentingan harus diperangi. Konteks ini yang merupakan reformasi birokrasi itu penting, namun tidak underestimate peranan sektor privat juga penting," pungkas Sri Mulyani.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apa yang Dimaksud Dengan Middle Income Trap?"